Berita Nasional

Walhi Minta Presiden Prabowo Evaluasi Proyek Trans Halmahera yang Untungkan Oligarki

Mubalik menegaskan Walhi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit

Editor: Feryanto Hadi
Kompas.com
Pulau Halmahera dari Google Earth.(Tangkap Layar Google Earth) 

“Kedengarannya mungkin berlebihan kalau kami minta Presiden turun tangan hanya untuk urusan jalan, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden harus menegur niat jahat Gubernur Malut,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menerangkan bahwa jalan trans Kie raha menghubungkan tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), serta Sofifi.

Sherly menjelaskan, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sherly, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sekitar delapan kilometer jalan dari Ekor menuju Kobe telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Haltim.

"Untuk itu Pemprov Malut akan memulai pekerjaan di kilometer 9 dengan panjang sekitar 10 sampai 15 kilometer,” kata Sherly saat diwawancarai di Bella Hotel Ternate pada Senin (15/9/2025) LALU, dikutip dari Tribun Ternate.

Lebih lanjut, Sherly mengatakan Kabupaten Halteng akan melanjutkan pembangunan dari arah Kobe menuju Ekor, sehingga pengerjaan kedua wilayah akan bertemu di tengah.

"Untuk Halteng, saya tidak tahu apakah anggarannya dimasukkan pada APBD Perubahan atau APBD Induk 2026. Tapi untuk provinsi, kita sudah anggarkan di APBD-P mulai dari buka jalan sampai ke sertu," jelasnya.

Terkait kebutuhan dokumen lingkungan, ia mengakui proyek ini kemungkinan besar memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kayaknya butuh Amdal, seharusnya memang butuh, tapi secara teknis saya tidak tahu. Yang pasti, lahannya harus sudah clear and clean baru bisa dikerjakan," terangnya.

Sherly menegaskan pekerjaan  dimulai September sesuai penetapan APBD-P.

Namun masih menunggu pengunggahan aplikasi SIRUP, dan tender dilaksanakan pada Oktober.

"Untuk anggarannya kecil saja, mungkin sekitar Rp20 miliar. Jadi kemungkinan hanya sebatas buka jalan karena sudah mendekati akhir tahun," pungkasnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

 

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved