Berita Nasional
Walhi Minta Presiden Prabowo Evaluasi Proyek Trans Halmahera yang Untungkan Oligarki
Mubalik menegaskan Walhi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit
“Kedengarannya mungkin berlebihan kalau kami minta Presiden turun tangan hanya untuk urusan jalan, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden harus menegur niat jahat Gubernur Malut,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menerangkan bahwa jalan trans Kie raha menghubungkan tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), serta Sofifi.
Sherly menjelaskan, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Menurut Sherly, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia mengungkapkan, sebelumnya sekitar delapan kilometer jalan dari Ekor menuju Kobe telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Haltim.
"Untuk itu Pemprov Malut akan memulai pekerjaan di kilometer 9 dengan panjang sekitar 10 sampai 15 kilometer,” kata Sherly saat diwawancarai di Bella Hotel Ternate pada Senin (15/9/2025) LALU, dikutip dari Tribun Ternate.
Lebih lanjut, Sherly mengatakan Kabupaten Halteng akan melanjutkan pembangunan dari arah Kobe menuju Ekor, sehingga pengerjaan kedua wilayah akan bertemu di tengah.
"Untuk Halteng, saya tidak tahu apakah anggarannya dimasukkan pada APBD Perubahan atau APBD Induk 2026. Tapi untuk provinsi, kita sudah anggarkan di APBD-P mulai dari buka jalan sampai ke sertu," jelasnya.
Terkait kebutuhan dokumen lingkungan, ia mengakui proyek ini kemungkinan besar memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Kayaknya butuh Amdal, seharusnya memang butuh, tapi secara teknis saya tidak tahu. Yang pasti, lahannya harus sudah clear and clean baru bisa dikerjakan," terangnya.
Sherly menegaskan pekerjaan dimulai September sesuai penetapan APBD-P.
Namun masih menunggu pengunggahan aplikasi SIRUP, dan tender dilaksanakan pada Oktober.
"Untuk anggarannya kecil saja, mungkin sekitar Rp20 miliar. Jadi kemungkinan hanya sebatas buka jalan karena sudah mendekati akhir tahun," pungkasnya.
Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
| Jika Gus Ipul Tak Dipecat dari PBNU, Islah Bahrawi Akan Buang KTA NU Miliknya ke Laut |
|
|---|
| Jokowi Bilang Tak Akan Tempati Rumah Pensiunnya di Solo, Roy Suryo Duga Akan Jadi 'Markas' Termul |
|
|---|
| Jadi Saksi Ahli, Prof Abrar Saleng Bongkar Dugaan Modus Ilegal Mining Berkedok Buka Jalan |
|
|---|
| Prabowo Subianto Kerap Kepikiran Dituduh Otoriter di Media Sosial |
|
|---|
| Rocky Gerung Nilai Menkeu Purbaya Kejar Elektabilitas Pilpres 2029 |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.