Jika Gus Ipul Tak Dipecat dari PBNU, Islah Bahrawi Akan Buang KTA NU Miliknya ke Laut

Hal ini menanggapi rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang belakangan ramai diperbincangkan.

"Marsinah lebih memenuhi syarat," kata Ganjar dikutip dari Tribunnews.com.

Terkait usulan Soeharto jadi pahlawan nasional, Ganjar mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan semangat dan agenda reformasi 1998 yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

"Semoga semua ingat agenda reformasi 1998," ujar mantan capres di Pilpres 2024 itu.

Baca juga: Sejarah 21 Mei, Ini Awal Keruntuhan Rezim Soeharto Setelah 32 Tahun Berkuasa

Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji yang ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di hutan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

Tubuhnya penuh luka dan tanda-tanda kekerasan, yang mengindikasikan ia disiksa sebelum dibunuh.

Kasus pembunuhan Marsinah hingga kini dikenang sebagai salah satu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) pada masa pemerintahan Orde Baru.

Ribka Tjiptaning, politisi PDIP lainnya, mengatakan banyak pelanggaran HAM yang terjadi semasa Soeharto memimpin.

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?" kata Ribka.

Ribka mempertanyakan alasan agar Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu untuk diberi gelar Pahlawan Nasional. 

"Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menilai, mantan Panglima Komando Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) itu tak pantas diberi gelar pahlawan nasional.

Sebab, selama ia berkuasa menjadi presiden, banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

"Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," ucap Ribka.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional cederai amanat reformasi.