Dedi Mulyadi Kasih Saran ke Purbaya dan Tito Soal Beda Data: Gampang Banget, Connect Saja Datanya

WARTAKOTALIVECOM, Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi dengan nada santai namun tegas polemik perbedaan data anggaran belanja daerah yang sempat mencuat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Ia menilai perbedaan itu seharusnya tak perlu terjadi jika kedua kementerian memiliki sistem data yang saling terhubung.

“Harapan saya agar tidak terjadi salah tafsir dalam anggaran belanja daerah. Itu gampang banget, gampang banget. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (26/10/2025).

Menurut Dedi, sumber data keuangan daerah sejatinya sudah tersedia secara lengkap di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, ia menilai langkah logis berikutnya adalah memastikan agar sistem tersebut bisa terintegrasi langsung dengan sistem yang digunakan Kementerian Keuangan.

“Laporan keuangan Pemprov itu masuk ke sistem data SIPD-nya Menteri Dalam Negeri. Sekarang Menteri Keuangan harus connect, biar Menteri Keuangan bisa baca data harian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi,” jelasnya.

Pernyataan Dedi muncul di tengah perdebatan publik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah kepala daerah mengenai dana pemerintah daerah yang disebut masih “mengendap” dalam bentuk deposito di perbankan.

Dedi sebelumnya telah membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa dana di Jawa Barat tersimpan sesuai mekanisme dan kebutuhan belanja daerah yang telah dijadwalkan.

Bagi Dedi, akar persoalan bukan pada pengelolaan keuangan daerah, melainkan pada perbedaan sumber data dan cara membaca laporan antarinstansi pemerintah pusat. Ia menilai, jika sistem data antarkementerian tersinkronisasi, polemik semacam ini tak perlu terjadi lagi.

“Sekarang zaman sudah digital, semua data bisa diakses real time. Kalau Menkeu bisa baca langsung dari sistem SIPD, enggak akan ada tafsir berbeda,” katanya.

Saat ditanya apakah dirinya berencana bertemu langsung dengan Menkeu Purbaya untuk membahas persoalan tersebut, Dedi menepis isu adanya ketegangan antarpejabat pusat dan daerah.

 “Itu sudah clear. Enggak ada masalah. Semua baik-baik saja,” ujarnya singkat.

Sikap Dedi Mulyadi menambah warna baru dalam polemik soal transparansi dan sinkronisasi data keuangan daerah yang sempat memanas dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah perdebatan yang cenderung teknokratis, Dedi justru menampilkan gaya khasnya lugas, ringan, namun penuh substansi.

Bagi mantan Bupati Purwakarta itu, transparansi dan keterbukaan data antarinstansi adalah kunci pengelolaan keuangan negara yang efisien.

“Kalau datanya terbuka dan nyambung, enggak ada ruang salah paham,” ujarnya menutup perbincangan.