Luhut Geram Utang Kereta Cepat ke China Diributkan: Kalau Nggak Ngerti Datanya, Nggak Usah Komentar!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Isu mengenai rencana penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh menuai sorotan publik.

Whoosh adalah Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang digagas oleh Joko Widodo (Jokowi).

Whoosh memiliki kecepatan luar biasa, yakni hingga 350 km per jam.

Layanan kereta api berkecepatan tinggi ini dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, yang 60 persen sahamnya dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sementara sisanya dipegang oleh China Railway International Co. Ltd. melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 

Trase layanan ini adalah fase pertama dari serangkaian jalur di sistem kereta api berkecepatan tinggi di Pulau Jawa.

Pada awal proyek Whoosh ini, banyak yang menolak, karena diprediksi bakal rugi besar. 

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Proyek Whoosh Jokowi Diduga Dimark-up, Awalnya Kerja Sama Jepang Tapi Jadi ke Cina

Namun, Jokowi saat itu tetap ngotot proyek ini dilanjutkan.

Dan benar saja, saat ini utang yang didapatkan dari China untuk pembiayaan proyek itu menjadi bola panas yang diributkan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh.

Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan cukup restrukturisasi utang. 

Selain itu, ia menegaskan tidak ada rencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang ini.

 "Kita ribut soal Whoosh, itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut dalam acara "1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran: Optimism On 8 persen Economic Growth" di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak China terkait dengan restrukturisasi utang Whoosh.

Pihak China pun disebut sudah setuju terkait dengan rencana restrukturisasi utang Whoosh yang ditawarkan Luhut.

Namun, ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia.