Forum Warga Negara Soroti Setahun Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tanpa Moralitas Kehilangan Arah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menuju satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Forum Warga Negara menggelar bincang-bincang dengan  tema 'Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa dimana Akarnya'. 

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara seperti akademisi UI Shofwan Al Banna, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, pemikir kebhinekaan Sukidi, founder CISDI Diah Saminarsih serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

‎Sudirman Said yang juga Rektor dari Universitas Harkat Negeri mengatakan, persoalan utama dalam demokrasi modern bukan hanya soal sistem, tetapi kebimbingan moral pemimpin. 

Baca juga: BEM UI dan 15 LSM Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di DPR RI, Protes Setahun Prabowo-Gibran

Menurutnya, kekuasaan tanpa moralitas akan kehilangan arah dan tujuan publik. ‎ ‎

“Ketika ada kebimbingan moral, kekuasaan bukanlah alat memperkuat diri atau keluarga. Ia menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan,” ujar Sudirman, Rabu (8/10/2025).

Menurut ‎Sudirman, pemerintahan saat ini masih memiliki waktu untuk memperkuat simbol moralitas dan kepercayaan publik.

Penataan kabinet dan reformasi kebijakan disebutnya bisa menjadi momentum pemulihan tata kelola yang lebih bersih.

Baca juga: Jokowi Bantah Gaungkan Prabowo-Gibran 2 Periode agar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Tak Diusut

Sementara itu, ‎CEO CISDI Diah Saminarsih menyoroti sisi lain dari pembangunan manusia Indonesia, yakni krisis kesehatan akibat pola konsumsi yang tidak sehat. 

Diah mengingatkan bahwa kebijakan industri pangan harus diarahkan untuk melindungi masyarakat bukan hanya memenuhi kepentingan pasar. 

“Kita dikepung makanan dan minuman yang tidak sehat. Jika tidak diatur dari kebijakannya, cita-cita menuju Indonesia sehat dan produktif tidak akan tercapai,” tandas Diah.

‎Dari sisi global, pengamat hubungan internasional UI Shofwan Al Banna menilai Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang semakin tidak pasti.

Shofwan menyebut rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, serta tren pemisahan ekonomi global harus dihadapi dengan strategi politik luar negeri yang matang. ‎ ‎

“Decoupling yang dilakukan kekuatan besar bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi tetapi perebutan pengaruh," ujarnya. 

"Indonesia butuh kepemimpinan kuat untuk menjaga kemandirian di tengah arus global,” imbuh Shofwan.

‎Sementara itu, pemerhati kebhinekaan Sukidi mengingatkan bahaya era pasca-kebenaran yang dapat menggerus demokrasi.