Kebijakan Rp 1.000 Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Purwakarta Sudah Berjalan, Bandung Masih Menunggu

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan sumbangan Rp 1.000 perhari belum sepenuhnya berjalan di berbagai daerah di wilayahnya.

Wartakotalive.com/ Hironimus Rama
KDM 3 KADES - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan sumbangan Rp 1.000 perhari belum sepenuhnya berjalan di berbagai daerah di wilayahnya. Dedi Mulyadi mengenalkan program baru Gerakan Rereongan Sapoe Saribu pada awal Oktober 2025. 

Om Zein menyebut, meski ada BPJS dan sekolah gratis, namun masyarakat harus membayar mandiri ongkos ke rumah sakit atau baju ke sekolah.

Dana patungan tersebut, nantinya akan digunakan masyarakat untuk membayar ongkos transportasi hingga seragam sekolah.

Sekolah memang gratis, BPJS juga ada. Tapi ongkos ke rumah sakit, atau baju sekolah yang harus dibeli, itu kan masih jadi kendala. Nah, lewat program ini bisa dibantu," ucap Om Zein, dikutip dari TribunJabar.id.

Untuk menghindari penyelewengan, Om Zein meminta desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk tim bendahara masing-masing.

Meski bukan dana pemerintah, namun laporan pemasukan dan pengeluaran tetap akan diaudit oleh Inspektorat.

‎"Ini ikhtiar percepatan pelayanan. Dana gotong royong ini dikelola secara terbuka. Masyarakat bisa ikut mengawasi melalui pos pengaduan yang kami siapkan," ucapnya.

Ia menyebut, meski ini program sederhana, namun dengan menyisihkan sedikit uang, diharapkan kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera ditangani.

‎"Gerakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua ikut, nilainya bisa luar biasa untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Om Zein.

(Tribunnews.com/Muhammad Renald Shiftanto)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved