Pemerintah Pusat Pangkas Dana TKD, Bupati Karawang Aep Yakin Program Prioritas 2026 Lancar

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh memastikan program prioritas tahun 2026 tidak akan terganggu meskipun dana transfer dari pemerintah pusat terpangkas.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Karawang dipastikan mengalami penurunan drastis dengan Karawang kehilangan alokasi hampir Rp 800 miliar.

"Aep tegaskan bahwa berbagai program prioritas tetap akan berjalan," kata Aep saat dikonfirmasi Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Pemerintah Pusat Pangkas Dana TKD Rp 1,5 T, Pemkab Bekasi dan DPRD Sedikit Resah

Dalam menghadapi penurunan dana pusat, Pemkab Karawang tidak serta-merta membebani masyarakat.

Aep memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi masyarakat umum di tahun berjalan. Namun, untuk sektor industri, kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian.

“Kalau pun ada kenaikan pajak industri, maksimal di angka 30 persen. Itu pun kami masih kaji secara mendalam,” jelasnya.

Kata Aep, Pemkab Karawang juga tengah intensif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Menkeu Purbaya Yudhi Tinjau Ulang Pemangkasan Dana TKD, PKS: Tidak Dipangkas Tapi Tepat Sasaran

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak reklame, pajak kendaraan industri berpelat T, serta pengambilan air bawah tanah oleh perusahaan-perusahaan.

"Saya akan turun langsung ke lapangan, cek perusahaan-perusahaan yang ambil air tanah. Kita juga koordinasi dengan Bapenda dan Datun soal perusahaan-perusahaan yang menunggak kewajiban,” kata Aep.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula direncanakan didanai APBD, kini akan ditanggung oleh pusat.

Anggaran yang sudah dialokasikan untuk MBG dialihkan ke program penanganan stunting, terutama untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur secara berkelanjutan.

Bupati Aep juga menaruh perhatian pada pembangunan di wilayah utara Karawang, khususnya di kawasan Tanjung Baru, Cilamaya Kulon.

Dikenal sebagai destinasi wisata pada masa lalu, Tanjung Baru kini kembali masuk dalam radar pembangunan daerah.

“Kita sudah bangun hampir 5 kilometer jalan di sana. Itu murni dari APBD, tidak ada bantuan provinsi atau pusat. Harapan saya, daerah utara bisa kembali hidup, masyarakatnya punya penghasilan,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati Aep juga memastikan bahwa program-program sosial tetap menjadi prioritas.

Jumlah bantuan Rutilahu ditingkatkan dari 2.000 unit menjadi 2.500 unit di tahun 2026.

Program Universal Health Coverage (UHC) tetap dilanjutkan. Begitu juga dengan pembangunan sekolah, yang dianggarkan hingga Rp100 miliar lebih, serta program perlindungan sosial seperti jaminan ketenagakerjaan untuk buruh dan nelayan, serta asuransi sawah.

“Saya tidak mau belanja langsung dipotong, apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Ini prioritas utama. Kita lanjutkan jaminan ketenagakerjaan untuk petani, buruh, nelayan. Walaupun anggarannya mungkin tidak bisa 100 persen karena pusat juga mengurangi, tapi tetap kita jalankan,” katanya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09