Presiden Prabowo hingga KPK Didesak Awasi Tender Penyelenggaraan Haji dan Umrah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa digelar sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola ibadah haji dan umrah.

Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan evaluasi terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

Aksi unjuk rasa sendiri sempat berlangsung ricuh setelah massa terlibat cekcok dengan aparat kepolisian yang melarang mereka melakukan pembakaran ban.

Kericuhan sempat memicu tarik-menarik antara demonstran dengan petugas di lokasi.

Meski demikian, aksi tetap berlangsung dengan damai setelah polisi meredam situasi.

Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji, Ali Akbar Moma, mendesak keseriusan pemerintah dalam mengawasi proses tender penyelenggaraan haji.

"Ini problem, makanya kami hadir di sini menuntut agar ada evaluasi dari Presiden,” ujar Ali Akbar Moma dalam orasinya.

Ali mensinyalir adanya dugaan aksi monopoli dalam proses tender berpotensi merugikan jemaah haji Indonesia.

Karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengusut jika ada praktik monopoli dalam tender haji dan umrah.

Baca juga: Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Gandeng Kejaksaan Agung Cegah Korupsi Kuota Haji

Ali juga mendorong DPR RI memanggil pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk dimintai keterangan.

Ia mendesak perlunya evaluasi internal di tubuh kementerian yang membidangi haji dan umrah.

"Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah yang telah pernah dilaporkan di KPK terkait dengan monopoli masalah haji," ucapnya.

Massa menilai praktik monopoli hanya akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang di sektor haji.

Selain itu, monopoli dinilai merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.