Kasus Keracunan dan Serapan Rendah, Program MBG Kini Dievaluasi

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.

"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," ujar dia.

Evaluasi dapur MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.

“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.

Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.

"Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.

Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu zero accident.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com