Rupiah Menguat 82 Poin Pagi Ini, Tembus Rp 17.976 per Dolar AS

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitanmengungkapkan arah baru kebijakan bantuan sosial pemerintah yang ke depan akan lebih mengandalkan skema penyaluran tunai langsung kepada masyarakat.

Menurut dia, bantuan sosial tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan melalui mekanisme direct cash transfer atau transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat menjelaskan transformasi digital yang tengah didorong pemerintah sebagai bagian dari reformasi tata kelola layanan publik.

Melalui sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran.

"Bantuan sosial ke depan tidak lagi berbentuk barang. Bantuan akan diberikan secara tunai melalui direct cash transfer," ujar Luhut.

Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, setiap penerima manfaat bantuan sosial berpotensi menerima transfer tunai senilai Rp 5,4 juta.

Namun demikian, Luhut tidak merinci periode penyaluran maupun skema teknis pencairan bantuan tersebut.

Perubahan pola penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian dari agenda besar digitalisasi pemerintahan yang saat ini tengah dipercepat.

Pemerintah, kata Luhut, sedang membangun fondasi Government Technology (GovTech) yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem digital.

Tidak hanya menyasar program bantuan sosial, digitalisasi juga akan diterapkan pada penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Salah satu program yang akan didorong memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Luhut, pemanfaatan AI dalam proses penyaluran KUR diharapkan mampu meningkatkan akurasi penilaian penerima kredit, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan semakin mengandalkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam penyelenggaraan layanan publik maupun pengambilan kebijakan.

"Pemerintah ke depan akan berbasis digital dan didukung AI," kata Luhut.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah juga menargetkan hadirnya sistem identitas tunggal nasional atau Digital Single ID yang terintegrasi pada akhir tahun ini.

Kehadiran identitas digital terpadu itu diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data masyarakat, sehingga berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan hingga pembiayaan usaha dapat tersalurkan lebih tepat sasaran.

Integrasi data melalui Digital Single ID juga diyakini akan mengurangi tumpang tindih data penerima bantuan yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam berbagai program perlindungan sosial.

Dengan basis data yang lebih akurat dan terhubung antarinstansi, pemerintah berharap efisiensi anggaran sekaligus kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.

Langkah digitalisasi yang tengah digencarkan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap program negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dengan dukungan teknologi dan sistem data yang terintegrasi, pemerintah optimistis efektivitas penyaluran bantuan sosial maupun pembiayaan UMKM dapat semakin ditingkatkan pada masa mendatang.