Siap-siap! Nanik S Deyang Incar Dana CSR Perusahaan Untuk Bangun DAPUR MBG 

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya tengah menjajaki berbagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pendanaan tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga hibah dari negara sahabat.

Menurut Nanik, skema pendanaan kolaboratif menjadi salah satu solusi agar pengembangan infrastruktur pendukung MBG dapat berlangsung lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Alternatif yang sedang kami jajaki antara lain melalui dana CSR BUMN, CSR perusahaan swasta, maupun hibah dari negara lain yang memiliki perhatian terhadap program peningkatan gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta juga dinilai memungkinkan karena banyak perusahaan yang memiliki program CSR di wilayah operasional mereka, termasuk di sekitar sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program MBG.

Dengan demikian, pembangunan maupun penguatan fasilitas dapur dapat dilakukan melalui kemitraan yang saling mendukung.

Selain itu, sejumlah yayasan juga disebut telah mulai menerima hibah untuk membangun dapur SPPG secara mandiri. Kehadiran yayasan dan lembaga sosial diharapkan dapat memperkuat ekosistem pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Di sisi lain, BGN menyiapkan pendekatan berbeda untuk pelaksanaan program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Nanik menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru di daerah-daerah yang jumlah peserta didiknya relatif sedikit.

Sebagai gantinya, fasilitas yang telah tersedia akan dimanfaatkan secara optimal agar program tetap berjalan efektif dan efisien.

“Untuk wilayah 3T yang jumlah siswanya terbatas, kami tidak membangun dapur baru. Kantin sekolah yang sudah ada akan didayagunakan sehingga pelayanan makan bergizi tetap dapat diberikan tanpa memerlukan investasi infrastruktur yang besar,” kata Nanik.

Strategi tersebut dinilai lebih realistis mengingat tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas di sejumlah daerah terpencil.

Pemanfaatan kantin sekolah juga memungkinkan program berjalan lebih cepat karena tidak memerlukan proses pembangunan fisik yang memakan waktu dan biaya besar.

Dalam pelaksanaannya, BGN juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian.