Efektivitas Kinerja Polri Capai 92 Persen, Masuk Tiga Besar Dunia Versi WISPI 2023

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA --  Efektivitas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan peningkatan signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Hal itu tercermin dalam laporan World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023, yang menempatkan Polri sebagai salah satu institusi kepolisian dengan performa terbaik di dunia.

Dalam laporan terbaru tersebut, Polri meraih skor 0,920 pada dimensi hasil (outcome) — tertinggi ketiga setelah Denmark dan Finlandia.

Baca juga: Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM Usai Putusan MK

Skor tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Polri dalam mereduksi tingkat kejahatan, menjaga rasa aman publik, serta memberikan respons cepat terhadap gangguan keamanan berada di atas rata-rata global.

Pencapaian tersebut disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, pada Jumat (21/11/2025).

“Capaian ini merefleksikan meningkatnya rasa aman masyarakat, terkendalinya tingkat kriminalitas, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kompetensi Polri,” ujar Haidar.

Menurut Haidar, capaian tersebut semakin menonjol jika melihat tantangan internal Polri, khususnya terkait rasio personel terhadap jumlah penduduk.

Saat ini, rasio kepolisian Indonesia berada di kisaran 1:631, jauh dari standar ideal PBB yakni sekitar 1:350.

Dengan rasio tersebut, satu personel Polri harus melayani dan menjaga keamanan ratusan warga dalam konteks negara dengan keragaman sosial, kondisi geografis, dan dinamika keamanan yang sangat kompleks.

“Keterbatasan infrastruktur dan personel seharusnya berdampak pada kualitas pelayanan keamanan. Namun Polri mampu mengompensasinya melalui strategi operasional yang adaptif, modernisasi teknologi, dan penguatan kehadiran di tengah masyarakat,” jelas Haidar.

Kondisi ini pula yang membuat dimensi kapasitas Polri dalam WISPI hanya mencatat skor 0,380, menandakan masih perlunya peningkatan personel, infrastruktur, serta dukungan peralatan modern untuk tugas-tugas kepolisian.

WISPI juga memberikan Polri skor 0,580 untuk dimensi legitimasi, menunjukkan tingkat dukungan dan kepercayaan publik yang relatif baik.

Haidar menyebut penguatan legitimasi ini tidak terlepas dari implementasi Program Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), yang dinilai berhasil memperbaiki layanan publik, memperluas transparansi, dan meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat.

Baca juga: Mahfud Ungkap Prabowo Beli Data LN Soal Pebisnis Makan Uang Negara Puluhan Tahun, Kapolri Gak Guna

“Reputasi institusi keamanan sangat ditentukan oleh legitimasi sosialnya. Skor ini menunjukkan Polri berada pada jalur positif dalam membangun kembali kepercayaan publik setelah berbagai tantangan kasus internal beberapa tahun terakhir,” katanya.

Meski mencatat kinerja baik pada dimensi hasil dan legitimasi, Polri mendapatkan skor terendah pada dimensi proses, yakni 0,130.

Dimensi ini mengukur kualitas proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga keseluruhan rantai sistem peradilan pidana.

Menurut Haidar, rendahnya skor tersebut bukan hanya terkait Polri, melainkan juga disebabkan tidak optimalnya dukungan dari dua pilar penegakan hukum lainnya: Kejaksaan dan Pengadilan.

“Banyak hasil penindakan Polri yang tidak berakhir pada keadilan substantif karena lemahnya integritas dan efektivitas proses hukum di tingkat Kejaksaan maupun Pengadilan. Selama ketimpangan ini berlangsung, peningkatan posisi Indonesia dalam indeks keamanan global akan sulit dicapai,” tegasnya.

 Secara agregat, Indonesia memperoleh skor total 0,510, menempatkan negara ini pada peringkat 63 dari 125 negara dalam WISPI 2023.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara dengan tingkat keamanan terburuk, namun masih memiliki ruang besar untuk perbaikan sistemik.

“Reformasi sistem penegakan hukum tidak boleh berhenti di Polri saja. Penguatan Kejaksaan, Pengadilan, serta harmonisasi antar-lembaga penegak hukum adalah kunci untuk membawa Indonesia naik kelas dalam peta keamanan global,” ujar Haidar.

Haidar menegaskan bahwa Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan transformasi signifikan.

Namun, menjaga keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan seluruh elemen sistem peradilan.

“Indonesia membutuhkan sistem penegakan hukum yang solid pada semua pilar, agar keamanan dan rasa aman publik bukan sekadar angka indeks, tetapi benar-benar menjadi realitas yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp