Kemensos dan Pemkot Padang Matangkan Penetapan Lahan Sekolah Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial terus mempercepat pemenuhan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini merupakan mandat langsung Presiden yang harus hadir di setiap kabupaten/kota.

Ia menilai kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan.

“Ini program negara. Setiap kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Rakyat, dan itu perlu kesiapan lahan yang jelas dari pemerintah daerah,” ujar Agus dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Audiensi dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, Sekretaris Dinsos Budi Kurniawan, serta Herman Kuswara, Sekretaris 1 Sekolah Rakyat dan Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND).

Maigus Nasir menyampaikan komitmen kuat pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan Sekolah Rakyat secara permanen.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan beberapa opsi lahan termasuk aset seluas 2,7 hektare yang dapat diperluas.

“Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat. Alternatif lahan sudah kami siapkan dan sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” ujar Maigus.

Di sisi lain, Ketua DPRD Muharlion, menyebutkan, bahwa Pemkot Padang telah menyisipkan rencana anggaran pembebasan lahan dalam RAPBD 2026.

"Lahan yang akan diusulkan, akan ditetapkan atas nama Pemkot sehingga dapat digunakan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan oleh Kemensos," sebutnya.

Muharlion mengingatkan bahwa masyarakat menunggu kehadiran sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat adalah kebutuhan mendesak. Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami,” ujarnya.

Sementara itu, Iskandar menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare, baik melalui aset maupun pembebasan lahan tambahan.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Agus Jabo menegaskan bahwa meskipun Sekolah Rakyat rintisan untuk sementara diarahkan ke wilayah Dharmasraya, Kota Padang tetap harus memiliki sekolah permanen yang dibangun di lahan milik Pemkot.

“Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,” katanya.