DPR Sahkan KUHAP Baru, Henry Indraguna Sebut Reformasi Acara Pidana Jawab Kebutuhan Zaman

Ringkasan Berita:

• DPR mengesahkan RKUHAP sebagai reformasi terbesar hukum acara pidana sejak 1981, menyesuaikan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi.
• Ada 14 substansi utama, termasuk penguatan hak tersangka/korban, perlindungan kelompok rentan, bukti digital, keadilan restoratif, serta pengetatan tindakan paksa
• KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026, dengan masa transisi untuk penyusunan aturan teknis, peningkatan SDM, dan digitalisasi sistem peradilan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, pada Selasa (18/11/2025).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Menanggapi pengesahan tersebut, Pakar hukum dan praktisi senior Profesor Henry Indraguna, memberikan penjelasan resmi agar masyarakat memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. 

Baca juga: Polisi Diduga Langgar KUHAP Dalam Penangkapan Aktivis Delpedro Marhaen​​ ​​​​

"Pengesahan ini menandai reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejak KUHAP diberlakukan pada tahun 1981," ujar Pakar Hukum Prof Henry Indraguna melalui pesan tertulis, Rabu (19/11/2025).

Henry yang juga Guru Besar Unissula Semarang menjelaskan bahwa KUHAP baru ini hadir untuk menjawab kebutuhan zaman, seiring berkembangnya teknologi.

Juga karena peningkatan kesadaran publik terhadap hak-hak hukum, serta tuntutan transparansi dalam proses pidana.

“KUHAP baru ini merupakan langkah monumental. Negara kini meletakkan pondasi baru yang lebih modern, berkeadilan, dan sesuai perkembangan teknologi. Masyarakat wajib mengetahui hak-haknya di bawah aturan baru ini," terang Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry.

Ada 14 poin substansi revisi KUHAP yang disepakati DPR: 

1. Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.

2. Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat. 

4. Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga.

5. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan. 

6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana. 

7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.

8. Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia.

9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan. 

10. Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law. 

11. Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi. 

12. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan. 

14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Manfaat Langsung KUHP Baru Bagi Masyarakat

Henry menegaskan bahwa reformasi KUHAP ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat, yakni dalam hal:

 • Mencegah salah tangkap
 • Membatasi ruang kesewenang-wenangan
 • Meningkatkan transparansi aparat penegak hukum
 • Memperkuat hak korban
 • Mengakui bukti digital secara modern
 • Mempercepat proses hukum

KUHAP baru tidak langsung berlaku hari ini.

Sesuai pernyataan Ketua DPR RI ibu Puan Maharani, KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Selama masa transisi, pemerintah akan menyusun:

 • Peraturan pelaksana
 • Penyiapan SDM aparat penegak hukum
 • Penyesuaian infrastruktur digital pengadilan
 • Sosialisasi nasional kepada masyarakat

Henry menerangkan bahwa KUHAP baru ini adalah tonggak penting sejarah hukum Indonesia.

“Dengan KUHAP baru, negara menegaskan komitmen terhadap keadilan, perlindungan hak asasi, dan profesionalisme aparat," ujarnya.

"Saya mengajak seluruh masyarakat memahami ketentuan baru ini agar proses hukum berjalan lebih jujur, manusiawi, dan modern," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

KUHAP baru adalah hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan, penyadapan wajib izin hakim, penguatan bukti digital, rekaman wajib saat pemeriksaan, pendampingan pengacara sejak awal, serta pengetatan seluruh tindakan paksa.

Ini adalah pergeseran besar dari KUHAP lama yang sangat memberi ruang subjektivitas penyidik.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp