Jimly Umumkan Email dan Nomor HP Komisi Reformasi Polri untuk Tampung Aspirasi Publik

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, membuka kanal aspirasi publik melalui email dan WhatsApp untuk menampung masukan terkait pembenahan kepolisian.
• Komisi bekerja selama tiga bulan dengan rapat rutin dan public hearing, menargetkan rekomendasi awal dalam dua bulan pertama.
• Berbagai kelompok masyarakat diundang memberi masukan, sementara Kapolri menjadi penghubung komisi dengan internal Polri.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa komisinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembenahan institusi kepolisian.

Komisi kini menyediakan sarana resmi berupa email dan nomor WhatsApp guna mengumpulkan masukan selama masa kerja tiga bulan ke depan.

Langkah ini diambil karena banyaknya pesan yang masuk ke nomor pribadi para anggota komisi sejak tim tersebut dibentuk.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Sebut Refly Harun Pejuang dan Aktivis Sejati, Hormati Walk Out dengan Roy Suryo Cs

“Selama satu bulan ke depan, kami berharap masyarakat memberikan masukan. Karena HP kami penuh, kami siapkan WA khusus sekretariat agar semua masukan tertampung dengan rapi,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Masyarakat dapat mengirimkan pendapat atau rekomendasi melalui:

WhatsApp: 081 317 977 71
Email: Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com

Jimly memastikan bahwa semua masukan akan diarsipkan dan dikaji untuk memperkuat rekomendasi reformasi struktural, kultural, dan instrumental di tubuh Polri.

Rapat Perdana

Komisi Percepatan Reformasi Polri sebelumnya menggelar rapat perdana pada Senin (10/11/2025) di Mabes Polri, dipimpin langsung oleh Jimly dan dihadiri seluruh anggota.

Dalam rapat tersebut, komisi menyusun pola kerja tiga bulan, termasuk agenda, metode pengumpulan data, hingga target capaian.

“Hasil kerja nanti akan disampaikan kepada Presiden dalam bentuk kebijakan dan rekomendasi pembaruan kepolisian,” jelas Jimly.

Komisi juga menjadwalkan rapat maraton dan pertemuan rutin setiap pekan.

Public hearing pertama direncanakan berlangsung dalam waktu dekat setelah rapat persiapan berikutnya.

Jimly menegaskan bahwa komisi membuka pintu seluas-luasnya untuk berbagai kelompok, mulai dari akademisi, BEM mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, hingga tokoh publik.

“Semua kelompok yang memiliki kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” katanya.