Mensos Gus Ipul Tegaskan Pemda dan Pilar Sosial Harus Bebas dari Penyelewengan dalam Sekolah Rakyat

"Tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada sogok, menyogok, tidak boleh ada yang titip-titip, untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat," tegasnya.

"Wali Kota nggak boleh titip, Bupati gak boleh titip, Lurah nggak boleh titip, Camat nggak boleh titip, Menteri tidak boleh titip, apalagi pendamping juga," tambahnya.

Saat ini terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dan 104 titik  lahan telah disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. 

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan pihaknya sangat bersyukur Sekolah Rakyat bisa dilaksanakan di 3 titik yang berada di Kota dan Kabupaten Pasuruan.

"Tentu sama-sama kita saksikan bahwa hari ini, ternyata ketika negara hadir memberikan fasilitas, memberikan ruang yang sama,  bagi mereka-mereka yang selama ini kurang diuntungkan oleh situasi ekonomi, ternyata mereka punya potensi yang tidak kalah dengan siswa-siswa yang lainnya," pungkasnya.