Ribuan Buruh Demo di Gedung DPR Siang Ini, Arus Lalu Lintas Tersendat, Berikut Isi Tuntutannya

6. Jamin dan lindungi hak-hak buruh perkebunan sawit, dan seluruh buruh pada industri pertanian, buruh pertambangan, sektor pendidikan serta pekerja medis dan kesehatan. 

7. Jamin dan lindungi hak-hak buruh Migran, pekerja perikanan, kelautan.Segera ratifikasi Konvensi ILO 188. 

8. Turunkan harga Sembako, BBM, TDL, dan tarif Tol. 

9. Hentikan represifitas dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat, bebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap. 

10. Stop Perang, blockade ekonomi dan Genosida, dukung kemerdekaan Palestina. 

Sebelumnya, Sebanyak 1.464 personel gabungan TNI-Polri dipastikan akan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung Tactical Wall Game (TWG) dan apel kesiapan sejak pukul 08.00 WIB di kawasan DPR/MPR RI. 

Ia menegaskan, seluruh personel harus bertugas dengan pendekatan yang humanis dan tanpa membawa senjata api.

“Hari ini kita bukan sekadar menjaga, tapi melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum. Lakukan dengan humanis, jangan ada yang membawa senjata api,” kata Susatyo. 

Susatyo mengatakan, personel yang terlibat berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar Gedung DPR untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib.

Menurut Susatyo pihaknya mengimbau kepada peserta aksi agar tetap tertib dan tidak mudah terprovokasi. 

Ia juga mengingatkan para orator agar tidak menghasut atau memprovokasi massa untuk bertindak di luar ketentuan.

“Kami imbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa lainnya. Tetap tertib, jangan membakar ban, dan jangan merusak fasilitas umum. Sampaikan aspirasi dengan sejuk dan damai,” ujarnya.

Susatyo mengatakan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya tetap harus menjaga ketertiban bersama.