Kumpulkan Kepala Regional se-Indonesia, BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun 2025. 

Hal itu setelah Rapat Koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kepala Regional (Kareg), dan Koordinator Wilayah (Korwil) di Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, rapat koordinasi ini untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 13.245 SPPG, dan kita sedang mengejar target menjadi 14.000 di akhir Oktober serta 25.400 di akhir Desember untuk wilayah aglomerasi,” ujar Dadan.

Rapat yang mengusung tema “Percepatan Pencapaian Target Penerima Manfaat Peningkatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” juga memiliki target khusus. 

“Target kita di akhir 2025 adalah 82,9 juta penerima manfaat. Karena itu, seluruh kepala regional dan korwil kita kumpulkan untuk mempercepat pencapaian target, memberikan motivasi, serta mensosialisasikan SOP terbaru,” jelasnya.

Diketahui rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten di seluruh Indonesia.

Dadan menegaskan, BGN menargetkan tidak ada lagi kejadian menonjol terkait distribusi pangan dalam program MBG.

Baca juga: Di Jakarta Wilayah Jaktim Tertinggi Angka Penerima Manfaat MBG, BGN Targetkan Zero Case

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG dan memastikan setiap satuan memiliki juru masak bersertifikat.

“Dari pengalaman, juru masak bersertifikat bekerja lebih efisien dan cepat. Kita juga meminta setiap SPPG memiliki alat uji bahan baku, karena 90 persen kejadian di Jepang bersumber dari bahan baku,” ujarnya.

BGN juga akan menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi kepala SPPG dan penjamah makanan, baik untuk peningkatan kualitas maupun penyegaran bagi yang sudah beroperasi.

Terkait pengawasan, Dadan menyebut BGN rutin melakukan evaluasi terhadap mitra yang mengalami insiden. Bila ditemukan pelanggaran, operasional akan dihentikan sementara hingga hasil evaluasi keluar.

“Biasanya proses evaluasi berlangsung antara dua minggu sampai dua bulan, tergantung beratnya kasus. Saat ini ada 12 SPPG yang sudah selesai evaluasi dan siap kembali beroperasi,” ungkapnya.

Dadan menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 560 SPPG yang memiliki Sertifikat Kelayakan Higienis Sanitasi (SKHS), sementara sebagian besar lainnya sedang dalam proses pengajuan dan verifikasi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.