Tak Semua Pengemudi Ojol Ikut Aksi 179, Tetap Cari Orderan untuk Keluarga

“Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan,” ujarnya.

Meski aksi di Jakarta tetap digelar, fenomena di berbagai daerah memperlihatkan bahwa mayoritas driver lebih bijak dalam bersikap.

Mereka tetap bekerja, menjaga ketertiban, sekaligus tetap menyuarakan aspirasi dengan cara yang lebih damai.

Bagi banyak driver, melayani penumpang dan mencari nafkah di jalan justru menjadi bentuk nyata perjuangan mereka.

Dengan cara itu, roda ekonomi keluarga tetap berputar, dan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang aman.

Ribuan Personil Polisi Dikerahkan

Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ribuan personel itu disebar di sejumlah titik yang menjadi lokasi aksi, mulai dari kawasan Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, hingga gedung DPR/MPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pengerahan aparat dilakukan untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib dan kondusif.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Susatyo saat dikonfirmasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi akan dimulai dari markas besar Garda di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.

Dari titik itu, massa bergerak menuju Istana Presiden, kemudian ke kantor Kementerian Perhubungan, sebelum akhirnya menggelar aksi puncak di depan kompleks parlemen, Senayan, sekitar pukul 12.00–13.00 WIB.

Igun memperkirakan sekitar 2.000 orang akan turun langsung mengikuti unjuk rasa, ditambah 100 hingga 200 pengemudi lain yang melakukan konvoi menuju titik aksi.

Menurut dia, ada tujuh tuntutan utama yang akan disampaikan para pengemudi ojol kepada pemerintah dan DPR.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.