Berita Jakarta

Imigrasi Jaktim Bentuk Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

Kantor Imigrasi Jaktim meluncurkan desa binaan imigrasi guna meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO dan cara aman bekerja di luar negeri.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
TPPO - Kepala Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto beserta jajaran usai membentuk desa binaan imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur pada Senin (24/11/2025). Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang selama ini semakin marak di media sosial. 

Ringkasan Berita:
  • Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur membentuk desa binaan imigrasi sebagai upaya mencegah maraknya TPPO. 
  • Program ini bertujuan mendekatkan fungsi imigrasi ke masyarakat melalui sosialisasi di tingkat kecamatan hingga RT/RW mengenai prosedur aman bekerja di luar negeri. 
  • Kepala Kanwil Imigrasi DKI, Pamuji Raharja, menyebut banyak WNI terjebak bekerja secara ilegal di negara rawan TPPO. 

WARTAKOTALIVE.COM, JATINEGARA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur membentuk desa binaan imigrasi yang ada di wilayahnya, Senin (24/11/2025) siang.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang selama ini semakin marak di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja menjelaskan, desa binaan adalah program inovasi untuk mendekatkan fungsi imigrasi ke masyarakat. 

Nantinya petugas imigrasi akan memberikan sosialisasi bahwa TPPO dan TPPM sudah semakin meresahkan masyarakat. 

"Langkah ini dilakukan, sesuai arahan Presiden serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ucapnya, Senin.

Baca juga: Imigrasi Jakpus Sosialisasi TPPO, Banyak WNI Korban Judi Online Kamboja

Pamuji menerangkan, pihaknya akan memberikan informasi kepada stakeholder dari tingkat kecamatan dan kelurahan terkait prosedural bekerja d luar negeri agar tehindar dari bahaya TPPO dan TPPM.

Saat ini, lanjut Pamuji, banyak warga Indonesia yang terjebak bekerja di luar negeri di luar prosedur dan dikirim ke negara rawan TPPO dan TPPM.

"Contohnya di negara Kamboja, Myanmar, maupun di Thailand, jadi dengan adanya desa binaan ini, kita bekerja sama dengan Pak Wali untuk di tingkat-tingkat kelurahan, baik itu di RT RW, untuk memberikan edukasi mencegah tidak pidana," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto menambahkan, pihaknya akan mendukung penuh program desa binaan apalagi petugasnya di kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. 

Kusmanto memastikan, jajarannya akan memberikan sosialisasi pemahaman bahaya TPPO ke masyarakat di tingkat RT dan RW.

"Kita tahu kan saat ini maraknya medsos yang memberikan iming-iming kepada masyarakat tentang ajakan bekerja di luar negeri, ternyata mereka malah tersesat di sana. Dengan adanya desa binaan ini, artinya masyarakat lebih bersiapkan sebelum bekerja ke luar negeri," tutur Kusmanto.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat baiak demi memberikan masukan keoada masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri.

Sehingga, masyarakat bisa paham berbagai informasi atau memikirkan kembali sebelum berangkat kerja di negara orang. 

"Bila memang mereka sudah siap berangkat, nantinya siap juga dengan persyaratan apa yang diperlukan. Dan kemana mereka akan bekerja akan lebih paham, sehingga mereka terhindar daripada TPPO itu sendiri," imbuhnya. (m26)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: WartaKota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved