Pedagang Pasar Pramuka Mengeluh Tarif Sewa Naik Rp425 Juta, Pramono Pastikan Tak Ada Penggusuran

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka, Jakarta Timur, meski proses revitalisasi pasar tengah berjalan.

Hal itu disampaikan Pramono usai menerima audiensi perwakilan pedagang di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra yang juga menjadi kuasa hukum pedagang, bersama Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pramuka, Efaldi.

Dalam pertemuan itu, para pedagang menyampaikan keberatan atas lonjakan biaya sewa kios pasca-renovasi yang dinilai tidak wajar.

Baca juga: Semakin Sepi Pembeli, Kondisi Ruko di Lantai 2 Pasar Slipi Memprihatinkan, Kosong dan Tampak Kumuh

“Alhamdulillah, Pak Gubernur memastikan tidak ada penggusuran. Beliau juga membuka peluang untuk dilakukan negosiasi ulang,” kata Gugum Ridho kepada wartawan usai pertemuan.

Gugum menjelaskan, para pedagang yang sebagian besar menjual obat-obatan dan alat kesehatan merasa keberatan karena tarif baru dinilai naik hingga empat kali lipat.

Mereka menilai kebijakan itu terlalu membebani, terlebih setelah berbagai upaya mediasi yang sudah dilakukan belum menemukan titik temu.

“Sudah pernah kami laporkan ke Ombudsman juga, tapi belum ada hasil. Harga sewa pasca-revitalisasi naik empat kali lipat dibanding sebelumnya. Ini sangat berat bagi pedagang,” ujarnya.

Ia menambahkan, audiensi dengan Gubernur dilakukan setelah pedagang menerima surat peringatan ketiga dari pihak pengelola, yang sempat menimbulkan kekhawatiran akan adanya penggusuran. Namun, pertemuan dengan Pramono memberikan harapan baru.

“Pak Gubernur bilang langsung, tidak ada penggusuran. Beliau juga minta negosiasi dibuka kembali agar bisa dicari jalan tengah,” tutur Gugum.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pramuka, Efaldi, menjelaskan bahwa sebelum renovasi, pedagang hanya membayar sekitar Rp5 juta per tahun. 

Namun setelah revitalisasi, tarif baru ditetapkan Rp425 juta per kios untuk jangka waktu 20 tahun.

“Kalau dulu hitungannya sekitar Rp100 juta untuk 20 tahun, sekarang naik jadi Rp425 juta. Kami minta ada penyesuaian, cukup Rp250 juta untuk lantai dasar dan Rp200 juta untuk lantai satu,” ujar Efaldi.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta juga berjanji akan mengawal langsung proses negosiasi antara pedagang dan Perumda Pasar Jaya agar berjalan adil dan tanpa tekanan.

“Pak Gubernur minta kami duduk bersama dengan pihak pengelola dan berjanji akan ikut mengawasi prosesnya. Beliau juga menegaskan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang,” tegasnya.(m27)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini