Dukung Bansos Jakarta Tak Dipotong Imbas Pemangkasan RAPBD 2026, PSI: Penting untuk Generasi Penerus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak menanggapi soal bantuan sosial (bansos) yang tidak boleh dipotong. 

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bansos tidak boleh dipotong imbas pengurangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Mendukung agar bansos-bansos esensial seperti halnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak ikut dipotong,” tegasnya, Kamis (9/10/2025).

"Hal itu penting untuk memastikan generasi-generasi penerus bangsa di Jakarta bisa terus melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan."

Josephine meminta Pramono mengusahakan bansos lainnya seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) juga dipertahankan. 

Hal ini menjadi penting, terlebih masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi.

“Kalau bisa, kami juga meminta agar Mas Pram memperjuangkan bansos-bansos lainnya, seperti KLJ supaya tidak terkena potongan. Sebab, ada banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu dan rentan sangat membutuhkannya,” jelasnya.

Baca juga: Optimalkan Rencana Stimulus Ekonomi Rp 16,23 T, Pimpinan DPR RI Usulkan Tambahan Bansos

“Terlebih, kita mengetahui bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang salah satunya ditandai oleh lemahnya kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” sambungnya.

Khususnya, ini juga menyangkut orang tua dan para lanjut usia yang bisa dibantu dengan KLJ.

Ia berharap jangan sampai masyarakat rentan kondisinya semakin sulit dan kembali terlantar. 

Saat ini kata Josephine, Jakarta sedang menghadapi pengurangan anggaran secara besar-besaran. 

Pengurangan DBH sebesar Rp 15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

Pramono kata Josephine, telah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan efisiensi, akan tetapi beberapa bansos seperti KJP dan KJMU tidak akan disentuh.

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagikan 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dirilis untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," kata Pramono melalui Josephine. (m32)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.