DBH Dipangkas Rp 15 triliun, DPRD DKI Wanti-wanti Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kualitas Layanan

“Jadi sudah sepatutnya kita bersama-sama memanfaatkannya secara optimal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan,” lanjutnya.

Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong Pemprov menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

“Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Ade.

Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp 95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp 26 triliun.

Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp 79,06 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp 95 triliun akan menjadi Rp 79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," jelas Pramono. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.