Markas Gegana Brimob di Jakpus Hangus Terbakar, Polisi Tangkap 5 Orang

Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita."

Undang para pejabat ke Istana

Sebelumnya, Prabowo Subianto membuka pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan yang mengumpulkan pimpinan lembaga negara serta Ketua Umum partai politik pada Minggu (31/8).

Pertemuan yang berlangsung siang itu dimaksudkan merespons gelombang aksi massa yang pada beberapa hari sebelumnya berujung ricuh dan penjarahan di sejumlah daerah.

Kehadiran sejumlah tokoh politik senior, antara lain Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, menegaskan bobot politik pertemuan itu.

Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan sejumlah instruksi langsung kepada aparat keamanan.

Presiden meminta pimpinan TNI dan Polri menindak tegas pelaku perusakan dan penjarahan serta segala tindakan yang mengarah pada makar dan terorisme, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan negara menghargai aspirasi murni rakyat, namun tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan merusak fasilitas publik tidak dapat ditoleransi.

Sebagai langkah menenangkan situasi politik, Prabowo menyatakan DPR akan membuka ruang untuk mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Presiden, pembahasan pada mekanisme itu meliputi beragam isu yang memicu kemarahan publik,, mulai dari polemik tunjangan anggota DPR hingga rencana kunjungan ke luar negeri — agar keresahan publik dapat ditangani melalui jalur yang terstruktur.

Pernyataan tentang upaya DPR untuk menyelenggarakan sesi mendengarkan aspirasi ini juga tercatat dalam pernyataan pimpinan parlemen dan pengamat.

Langkah korektif internal partai politik ikut dipaparkan dalam pertemuan tersebut.

Sejumlah partai mengambil tindakan terhadap kader yang dianggap memicu amarah publik.

DPP NasDem bahkan telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan fraksi DPR per 1 September 2025, sementara DPP PAN juga mengambil langkah serupa terhadap anggota yang menjadi polemik.

Keputusan partai-partai itu dimaksudkan untuk meredam eskalasi emosi publik dan menjaga kredibilitas lembaga perwakilan.