Abpednas Optimis Program Jaga Desa Mampu Tekan Angka Kades Terlibat Korupsi 

“Pada tahun 2026 dan 2027 ada banyak kepala desa yang juga akan purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, menjelang akhir masa jabatan biasanya fokus kepala desa akan lebih banyak tertuju pada konsolidasi politik. 

Oleh karena itu, keberadaan BPD menjadi sangat strategis untuk memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan.

“Berbagai program strategis nasional maupun daerah harus tetap terlaksana, seperti program Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta pembangunan infrastruktur desa,” jelas Rudy.

Rudy mengajak seluruh anggota BPD untuk bersatu dalam satu wadah organisasi sehingga memiliki kesamaan visi dan frekuensi dalam mengawal pembangunan desa. 

BPD harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama ketika terjadi masa transisi kepemimpinan di desa.

Momen penguatan peran BPD

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting bagi penguatan peran BPD dalam mendukung program pembangunan desa.

Ia menilai waktu pelaksanaan konsolidasi ini sangat tepat karena bertepatan dengan banyaknya kepala desa yang akan memasuki masa akhir jabatan dalam beberapa tahun ke depan.