DPR Dorong Percepatan Pengembangan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi BBM

Ringkasan Berita:

• Bambang Haryadi dorong percepatan kendaraan listrik untuk kurangi ketergantungan BBM subsidi.
• Subsidi energi capai Rp120 triliun/tahun, rentan naik akibat konflik dan harga minyak global.
• Infrastruktur SPKLU perlu diperluas, termasuk peran swasta, guna tingkatkan minat masyarakat.
• Kendaraan listrik lebih efisien, bantu tekan subsidi dan dorong transisi energi berkelanjutan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini membebani anggaran negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi,

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan berbasis listrik, konsumsi BBM dapat ditekan secara bertahap sehingga subsidi energi bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Upaya ini tidak hanya bergantung pada produksi kendaraan listrik semata, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang merata dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026)

Baca juga: Hemat BBM, Bupati Karawang Kumpulkan Mobil Dinas Sekda hingga Pejabat Eselon II

Bambang menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.

Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.

“Dengan demikian, salah satu opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya. 

Bambang menyebut perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.

Namun demikian, Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada negara. “Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.

Baca juga: Israel Tewaskan Bos Markas Besar Minyak Iran Penyokong Dana untuk IRGC dan Pembuatan Rudal Balistik

Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai jauh lebih efisien. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kwh, lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” ujarnya.

Bambang menegaskan, Komisi XII DPR juga akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema insentif, pajak serta dukungan fiskal lainnya.

Menurutnya, percepatan transisi energi tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik.

“Yang terpenting, negara tidak terus membebani APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.