Hemat BBM, Bupati Karawang Kumpulkan Mobil Dinas Sekda hingga Pejabat Eselon II

Ringkasan Berita:

• Pemkab Karawang mulai mengumpulkan kendaraan dinas pejabat di satu lokasi sebagai langkah efisiensi anggaran dan energi.
• Kebijakan ini mendorong ASN beralih ke transportasi alternatif seperti angkutan umum dan sepeda.
• Selain itu, diterapkan digitalisasi administrasi dan pembatasan perjalanan dinas.
• Pemkab menargetkan penghematan konsumsi BBM hingga 20 persen tanpa mengganggu pelayanan publik.

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai mengumpulkan kendaraan dinas para pejabat di Komplek Galeri Bale Indung Nyi Pager Asih, Karawang, Jawa Barat pada Kamis (2/4/2026).

Mobil dinas yang dikumpulkan di lokasi tersebut milik pejabat esselon II atau kepala dinas maupun kepala organisasi perangkat daerah (OPD)

Tak hanya itu, mobil dinas Sekretaris Daerah, bupati dan wakil bupati juga turut diparkir di lokasi tersebut.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan, langkah penghematan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dengan menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi operasional.

Aep menyampaikan, salah satu langkah yang diambil adalah mengumpulkan kendaraan dinas milik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu lokasi terpusat.

“Semua mobil dikumpulkan di galeri. Ini bagian dari penghematan yang kita lakukan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: Berkaca Kebakaran SPBE Cimuning, DPRD Akan Evaluasi Seluruh SPBE di Kota Bekasi

Baca juga: Pantau Ketat WFH, ASN Karawang Wajib Aktifkan GPS pada Aplikasi SIM-ASN

Ia menegaskan kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Kamis (2/4/2026) dan mencakup seluruh jajaran, tidak hanya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga hingga staf di bawahnya.

Selain itu, Aep juga mulai menerapkan efisiensi dalam kegiatan pemerintahan, seperti acara seremonial yang digelar tanpa menggunakan tenda.

Selain itu, penerapan Surat Keputusan (SK) elektronik untuk mengurangi biaya penggunaan kertas.

“Sekarang SK tidak perlu lagi dicetak berulang-ulang, cukup elektronik saja,” katanya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sekaligus efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Aep juga mengapresiasi peran Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai berkontribusi besar dalam mendorong implementasi kebijakan tersebut.

Ia menyebut kinerja Sekda sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program efisiensi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong perubahan budaya kerja yang lebih modern dan hemat sumber daya.

“Selain penerapan WFH, kami juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya perkantoran dan pembatasan kendaraan dinas sebagai bagian dari penghematan energi, termasuk BBM,” ujarnya.