Perusahaan Telat Lapor Merger ke KPPU, Dendanya Bisa Rp 1 Miliar per Hari

Untuk meminimalkan risiko itu, KPPU telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM guna menyinkronkan data legalitas perusahaan.

Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat verifikasi perubahan struktur korporasi dan memastikan kepatuhan sejak awal.

Aru juga menyinggung fenomena killer acquisition, yakni praktik perusahaan besar mengakuisisi pesaing hanya untuk mematikan potensi ancaman bisnis.

Ia mencontohkan aplikasi navigasi Waze yang diakuisisi Google pada 2013.

Menurut Aru, praktik semacam ini banyak terjadi di Eropa, terutama pada startup dengan nilai transaksi kecil namun memiliki aset digital bernilai tinggi.

"Ditambah lagi, di era digital dan AI, kartel bisa saja dilakukan oleh mesin. Potensinya besar sekali," katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPPU melakukan assessment mendalam dan dapat menetapkan remedies atau catatan pengawasan dalam proses merger dan akuisisi.

Misalnya dengan kewajiban pelaporan berkala guna memastikan tidak terjadi kenaikan harga atau penyimpangan pasar.

Sanksi Denda Tanpa Batas Dinilai Perlu

Dalam sesi tanya jawab, isu efektivitas sanksi KPPU turut mencuat.

Anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 Prof Hendrawan Supratikno menilai, regulasi terbaru yang memungkinkan sanksi berdasarkan besaran keuntungan pelaku usaha sudah tepat untuk kasus kartel.

Menurutnya, tanpa skema denda yang kuat, pelaku usaha bisa saja memilih membayar sanksi administratif dibanding menghentikan praktik pelanggaran.

"Mekanisme ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan undang undang benar benar bisa dieksekusi," ucapnya.

Sementara itu, dalam sesi workshop, peserta diajak membedah studi kasus hingga menyusun checklist dokumen notifikasi merger dan akuisisi.

Selama hampir dua jam, diskusi berjalan interaktif. Beberapa peserta bahkan berkonsultasi langsung soal pengalaman menangani aksi korporasi klien mereka.

Chandra menegaskan, notifikasi bukan sekadar kewajiban administratif.

"Analisis persaingan tidak boleh dilakukan di akhir transaksi, tetapi sejak tahap awal perencanaan," pungkasnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp