Pakar Keuangan UMJ: Redenominasi Bisa Tingkatkan Kredibilitas Rupiah di Mata Global

“Secara teoritis redenominasi tidak memengaruhi inflasi secara langsung atau mengubah daya beli masyarakat. Namun, dapat saja terjadi, misalnya harga yang sebelumnya Rp 8500, dengan redenominasi seharusnya menjadi Rp 8,5 kemudian dibulatkan menjadi Rp 9. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibuat aturan pembulatan harga, sosialisasi yang jelas, dan pengawasan harga,” ujarnya.

Kesiapan Ekonomi dan Tantangan Implementasi

Meski wacana ini dianggap penting, kesiapan Indonesia dalam menghadapi redenominasi tidak hanya soal angka makro ekonomi.

Andry menilai, dari sisi ekonomi nasional, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.

Inflasi relatif terkendali, dan stabilitas makro terjaga. Kondisi ini memberikan dasar yang cukup untuk memulai persiapan implementasi redenominasi, meski langkah itu tetap memerlukan perencanaan matang.

Adapun salah satu faktor yang tak kalah penting menurut Andry adalah dukungan dan kepercayaan publik.

Redenominasi memang hanya menyederhanakan nominal uang, bukan mengurangi nilai (sanering), tetapi masyarakat perlu diyakinkan agar tidak salah paham, mengalami kekhawatiran, dan kepanikan. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa daya beli mereka tetap aman.

“Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan besar lainnya. Redenominasi melibatkan banyak pihak, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, hingga pemerintah pusat dan daerah. Setiap lembaga perlu menyesuaikan sistem, prosedur, dan teknologi agar transisi nominal berjalan lancar, ” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika regulasi dan kelembagaan mendukung, kondisi makro stabil, sistem keuangan siap, mendapat dukungan dari masyarakat, dan situasi politik yang kondusif, redenominasi dapat berhasil dilakukan.

“Jadi kapan waktu yang tepat? Ketika semua kondisi tersebut dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya.