37.718 Anak di Kabupaten Bekasi Tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah, Ini yang Dilakukan Pemkab

Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memadankan data ATS dengan data kependudukan. 

Hal ini bertujuan agar identitas setiap anak dapat terverifikasi dengan benar.

Baca juga: Cerita Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Temukan Banyak Anak Putus Sekolah di Jakbar

Disdukcapil juga siap memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak yang belum memilikinya. 

"Penyebab ATS banyak, maka kita uraikan satu-satu untuk penyelesaiannya," katanya. 

Kolaborasi

Perwakilan BBPMP Jawa Barat, Liesna Dyah P, mengatakan, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya oleh dinas pendidikan. 

Perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama hingga pemerintah desa.

Liesna juga menyoroti pentingnya pendataan yang valid dan menyeluruh terkait jumlah serta penyebab anak tidak sekolah. 

Baca juga: Anggaran Pendidikan Jakarta Tembus Rp 3,4 Triliun, Puluhan Anak di Jakbar Putus Sekolah

"Data yang valid menjadi langkah awal untuk menentukan solusi yang efektif," katanya. 

BBPMP Jawa Barat juga mendorong Pemkab Bekasi untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan ATS sebagai wadah koordinasi lintas instansi. 

"Kami berharap segera ada regulasi daerah yang menjadi dasar pembentukan Satgas ATS dan tanpa regulasi, koordinasi lintas sektor akan sulit berjalan," jelas Liesna. 

Baca juga: Curhat Okta, Anak 12 Tahun yang Hampir Gagal Raih Mimpi Jadi Guru Gara-gara Putus Sekolah

Selain aspek regulasi, Liesna menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga bagi anak-anak yang berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja. 

"Kalau anaknya kita bantu lewat beasiswa, orang tuanya pun harus diberi dukungan ekonomi agar tidak lagi bergantung pada tenaga anaknya," ucap dia. (maz)