Konflik Buruh
Buruh PT Yamaha Berkonflik dengan Manajemen, Pemkab Bekasi dan Polri Terpaksa Ikut Campur
Konflik buruh di PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) dengan manajemen berkepanjangan, membuat Pemkab bekasi dan Polri ikut campur.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri menegaskan komitmen untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di wilayah industri strategis nasional.
Komitmen ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Dittipidter Bareskrim Mabes Polri ke PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA), Jumat (24/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, yang mewakili Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, unsur kepolisian dari Subdit II Tipidter Bareskrim Polri serta jajaran manajemen PT YMMA.
Baca juga: Buruh PT YMMA Adang Ambulans yang Membawa Pekerja Sakit, Buntut PHK Karyawan Seenaknya
Pj Sekda Ida Farida menyampaikan apresiasi atas kiprah PT Yamaha Music yang telah menjadi perusahaan berstandar global dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Yamaha Music yang telah menjadi perusahaan berskala global dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi," ucapnya.
"Saya sendiri pengguna Yamaha, dan bangga bahwa pabrik ini menjadi bagian dari Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
Ida juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan kepastian usaha bagi pengusaha.
Baca juga: Sampai Malam Ini, Demo Ratusan Buruh di Depan Pabrik Yamaha Music Cikarang Masih Berlangsung
Ia menjelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) telah melakukan sejumlah proses mediasi terkait perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT YMMA secara musyawarah dan berkeadilan.
“Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh para pihak, namun Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong penyelesaian secara dialogis dan bermartabat. Prinsipnya, hubungan industrial yang sehat harus menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ida mengapresiasi kehadiran Dittipidter Bareskrim Mabes Polri yang turut berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.
Kehadiran Polri melalui Dittipidter bukan hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun ruang komunikasi yang terbuka dan solutif.
"Ini menjadi langkah nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum untuk menjaga iklim usaha yang produktif,” tambahnya.
Sementara itu, Kombes Pol Tri Wahyudi, Kanit II Subdit II Dittipidter Bareskrim Polri, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang sangat peduli terhadap isu ketenagakerjaan.
Tri menjelaskan bahwa saat ini di lingkungan Dittipidter telah dibentuk desk ketenagakerjaan, sebuah forum kolaboratif yang melibatkan unsur kepolisian, pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.
Desk ini berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial di seluruh Indonesia.
“Kami tidak memiliki tongkat ajaib untuk menyelesaikan setiap masalah, namun desk ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi. Kami ingin agar penyelesaian permasalahan tenaga kerja dapat dilakukan secara kolaboratif, dengan menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan usaha,” paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan restoratif dan kekeluargaan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, mengingat kepatuhan terhadap putusan hukum sering kali tidak berjalan optimal di lapangan.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi kadang justru kesepakatan sukarela antar pihak bisa lebih efektif dan berkelanjutan dibanding keputusan normatif. Karena itu, kami ingin mendengar langsung pandangan dan harapan dari pihak Yamaha agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak,” tambahnya.
Tri menegaskan bahwa tujuan utama Dittipidter adalah menjaga keberlanjutan usaha, perlindungan pekerja, dan stabilitas keamanan masyarakat (kamtibmas) di kawasan industri.
“Kami sangat mendukung upaya PT Yamaha Music untuk terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Semakin maju perusahaan, semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, dialog ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang adil, menenangkan, dan produktif bagi semua pihak,” tutupnya.
Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
| Tidak Ditahan setelah Jadi Tersangka, Lisa Mariana Siap Tarung Melawan Ridwan Kamil di Pengadilan |
|
|---|
| Jalani Sidang KKEP Polri, 2 Oknum Polisi Diduga Terlibat Penipuan Rp 2,6 Miliar untuk Masuk Akpol |
|
|---|
| 3 Orang Dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan atas Dugaan Melakukan Pemerasan, Ini Kronologinya |
|
|---|
| Istimewa, Ini Cerita Starrducc Rilis Album Eksklusif Bersama Label Musik di Jepang 'P Vine Records' |
|
|---|
| Musim Terakhir yang Sakral, Efrael Yerusyalom Bongkar Ambisi Besarnya di DBL Jakarta 2025 |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.