Soal Menteri Haji dan Umrah, Hasan Nasbi: Biar Presiden Prabowo yang Tentukan
Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan apakah Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Salah satu poin perubahan dalam UU tersebut adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian itu dirancang sebagai pusat kendali tunggal atau one stop service untuk semua urusan haji dan umrah.
Dengan demikan, semua persoalan terkait haji dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah, bahkan Kementerian Agama tak lagi memiliki kewenangan.
Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan apakah Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah.
Baca juga: Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2023-2024, Begini Tanggapan Mantan Stafsus Menag Gus Alex
Demikian dikatakan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.
"Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar presiden yang tentukan," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Hasan berujar, Prabowo bakal menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk menindaklanjuti pembentukan kementerian, sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR dalam revisi UU Haji dan Umrah.
Baca juga: Komisi VIII DPR RI Dorong Transformasi BPH Menuju Kementerian Haji, Wakaf dan Umrah
"Tapi yang jelas presiden akan membuatkan peraturan presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang membentuk Kementerian Haji," ujar Hasan.
Sementara, persoalan anggaran Kementerian Haji dan Umrah bakal disiapkan sama seperti kementerian/lembaga lain yang sudah beroperasi lebih dahulu.
"Kalau bikin lembaga baru kan, harus disiapkan tentunya. Sama kayak PCO kan, disiapkan juga," ucap Hasan. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Bakal Tentukan Kepala BP Haji Otomatis Jadi Menteri atau Tidak"
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Presiden Prabowo Subianto
haji
umrah
Hasan Nasbi
Kementerian Agama
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan)
Kementerian Agama (Kemenag)
| Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2023-2024, Begini Tanggapan Mantan Stafsus Menag Gus Alex |
|
|---|
| KPK Bongkar Suap Kuota Haji Khusus, Apa Hukumnya Ibadah Haji dengan Menyuap? |
|
|---|
| Eks Staf Khusus Gus Yaqut Diperiksa KPK Soal Korupsi Kuota Haji, NU Papua Minta Tetapkan Tersangka |
|
|---|
| Kementerian Agama Diprediksi Tidak Akan Lagi Urus Haji dan Umroh |
|
|---|
| Telusuri Aliran Dana Korupsi Haji, KPK akan Panggil Keluarga, Sahabat Yaqut Cholil |
|
|---|
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.