"Dan di kolong rumah itu bersatu dengan ayam dan kotoran. Sehingga dimungkinkan dia seringkali tangannya tidak pernah dicuci kemudian mulutnya kemasukan cacing sehingga menimbulkan cacingan yang akut," papar Dedi.

Dedi mengaku menyampaikan rasa duka yang mendalam selain memberikan perhatian kepada Kepala Desa setempat hingga Ketua Tim Penggerak PKK dan bidan desa.

"Untuk itu saya menyampaikan rasa duka dan perhatian yang utama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Bidan Desa yang berada di daerah tersebut yaitu Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kampung Pangenyangan," kata Dedi.

"Untuk itu semua dimungkinkan saya akan memberikan sanksi karena fungsi-fungsi pokok-pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan," tambah Dedi Mulyadi.

Sanksi-sanksi kata Dedi akan diberikan bagi siapapun dan daerah manapun di Jawa Barat, yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. 

"Dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan terhadap keluarga tersebut. Terimakasih, termasuk hari ini, kami mengirim tim untuk mengangkut seluruh keluarga tersebut, agar keluarganya dirawat karena menderita TBC," papar Dedi.
 
Dedi berharap kejadian ini serta sanksi yang diberikannya menjadi perhatian seluruh aparat pemerintahan di Jawa Barat agar senantiasa peduli pada kondisi warganya.
 
"Ini perhatian bagi kita semua, seluruh aparat pemerintahan untuk senantiasa dalam setiap hari kroscek terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan. Jangan ribut, jangan abai, ketika peristiwanya terjadi. Salam hormat untuk semua, semoga kita bisa bekerja dengan baik," kata Dedi.

Dedi menuturkan, kasus ini seharusnya tidak terjadi apabila struktur pelayanan kesehatan di tingkat bawah berjalan optimal. 

“Kalau RT rajin berkeliling, kader Posyandu aktif, dan bidan desa rutin memantau, kejadian ini bisa dicegah. Artinya, struktur pemerintahan di bawah tidak menjalankan fungsi pelayanan dengan baik,” tegas Dedi.

Dedi menyebutkan, sanksi yang diberikan tidak bisa langsung bersifat personal atau langsung.

Tetapi akan menyasar alokasi anggaran pemerintah daerah.

Menurut Dedi, hal ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang.

"Ini bagi saya insiden besar, perkara yang sebenarnya mudah ditangani, tetapi tidak ditangani ini yang terjadi. Kemudian, beberapa kali saya menangani masalah warga Sukabumi, nah kalau seluruh masalah di Sukabumi harus saya yang turun tangan, lalu pemerintahannya ke mana?" keluh Dedi.

Dedi menekankan, pemerintah daerah seharusnya lebih cekatan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

"Sekali lagi saya tekankan, sanksinya pemotongan anggaran pemerintah daerah. Ini saya perhitungkan, padahal problem Sukabumi itu tinggi banget, infrastruktur paling banyak menyerap anggaran, rumah yang terdampak bencana juga ada 9.000 jiwa," katanya.

"Kan itu harusnya cekatan dong. Bupati, camat sampai kepala desa harus cekatan," tambah Dedi.

Menurut Dedi kejadian meninggalnya Raya di Sukabumi harus menjadi pelajaran bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

"Ini jadi warning bagi pemerintah kabupaten/kota lain di Jawa Barat juga loh ya, jangan sampai mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat," kata Dedi.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp