WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah mulai melaksanakan program Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2025-2026, sejak Senin (14/7/2025) lalu.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.

Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan pihaknya menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat sebagai salah satu cara memperluas akses pendidikan, khususnya bagi warga yang kurang mampu dan anak-anak yang putus sekolah.

“Program ini penting untuk menjangkau mereka yang belum tersentuh pendidikan formal,” ucap Thamrin beberapa waktu lalu.

Namun, dirinya juga mengingatkan program seperti ini tetap harus mempunyai standar kualitas yang jelas, tidak tumpang tindih dengan program lain yang sudah ada.

“Ada dasar hukum yang kuat agar pelaksanaannya jelas dan terarah,” imbuhnya.

Thamrin mengatakan, hingga sampai saat ini, belum ada anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat.

“Tapi kalau memang Pemprov DKI ingin ikut terlibat lebih serius, kami siap mendukung pembahasan anggarannya, tentunya dengan memperhatikan manfaat dan akuntabilitasnya di lapangan,” jelas dia.

Pihaknya, kata dia, juga mendukung program boarding school (sekolah berasrama) untuk siswa dari keluarga miskin ekstrem. 

“Ini bisa jadi solusi untuk mereka yang butuh tempat tinggal sekaligus pendidikan yang layak. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, bagaimana pola asuhnya, kondisi lingkungan belajarnya, dan apakah kebutuhan dasar siswa benar-benar terpenuhi,” ungkap dia.

Baca juga: Belum Jalankan Sekolah Rakyat karena Tak Punya Lahan, Ini Jawaban Wali Kota Depok

Sehingga, menurutnya evaluasi rutin dan pelibatan orangtua murid juga sangat penting agar program ini tidak hanya bagus di konsep, tetapi juga berhasil dalam praktik.

“Soal kurikulum Multi Entry–Multi Exit (MEME), kami mendukung karena pendekatan ini lebih fleksibel, terutama untuk siswa yang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi,” ungkap dia.

Diketahui, kurikulum MEME pada Sekolah Rakyat mengacu pada sistem pendidikan yang fleksibel, memungkinkan siswa masuk dan keluar kapan saja sesuai kebutuhan dan capaian pembelajaran mereka, tidak harus mengikuti jadwal tahunan yang kaku. 

“Tapi kami juga menilai perlunya panduan yang jelas untuk guru, sistem pelacakan siswa agar tidak hilang dari sistem dan dukungan dari pelatihan vokasi serta layanan konseling agar siswa tetap punya arah dan motivasi,” ungkap Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.