Hal ini sekaligus merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut proses relokasi pedagang Pasar Barito, sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. 

Menurut Pramono, seluruh pedagang telah menandatangani surat kesediaan untuk meninggalkan lokasi.

Diancam jika tak tandatangan

Ketua Paguyuban Pasar Barito, Karno menyebutkan bahwa surat tersebut disodorkan pihak kecamatan.

"Salah. Itu kan yang tadi saya bilang, ada memang surat itu yang membuat kami. Yang menbuat kami nih, yang tanda tangan kami, dan tanda tangannya itu pun hanya paraf, tidak yang bersangkutan. Gitu lho," ujarnya, saat ditemui di lokasi, Minggu (3/8/2025).

"Jadi seperti itu, karena mereka pada takut, yang itu tadi yang katanya ‘lu tanda tangan, kalau enggak tanda tangan lu nanti enggak dapat kios di Lenteng Agung’. Bahasa seperti itu," sambung dia.

Karno menambahkan, sebagian besar pedagang tidak memahami isi surat tersebut karena hanya mengikuti arahan yang diberikan. 

"Suratnya itu diarahkan. Jadi keterangan beliau tuh pedagang ‘ini kamu bikin surat ini’, nah pedagang kan enggak tahu nih, bunyinya begini begini, pengosongan bahwa kami setuju, terus suruh tanda tangan," ucap Karno.

"Udah mereka tanda tangan beberapa orang. (Didikte ya, pak?) Betul. (Yang datang untuk mendikte?) Nah, enggak tahu tuh. (Dari Pemkot atau dari mana?) Dari kecamatan," sambungnya.

Karno mengungkapkan, para pedagang sebenarnya telah sepakat untuk dipindahkan ke lokasi baru di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 

Namun, ia menyatakan lokasi baru tersebut hingga kini masih berupa tanah kosong dan belum dibangun.

"Lenteng Agung belum dibangun. Kalau memang di sana sudah siap, rapi, dan sesuai dengan harapan, kami siap pindah bersama," kata dia.

Karno juga menambahkan, keinginan utama para pedagang adalah agar pemerintah segera menyelesaikan pembangunan di lokasi baru tersebut. 

"Keinginan pedagang cuma itu saja. Dari kemarin, kami sudah menyuarakan hal yang sama. Namun, pemerintah sepertinya berbelit-belit. Belum ada kejelasan mengenai kapan pembangunan selesai," ujarnya.

Meskipun pemerintah menyebutkan perkiraan waktu pembangunan sekira tiga hingga enam bulan, Karno menilai informasi tersebut masih belum jelas.