Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diduga dicetak di Pasar Pramuka.

Hensa melihat, Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga saat ini belum merespons secara tegas terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini.

Menurutnya, hal ini justru akan merugikan UGM terkait nama besarnya sebagai institusi pendidikan tinggi, jika tidak merespons isu ini dengan cepat.

"Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apa lagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka, harus dibuktikan dengan cepat," kata Hensa, Minggu (6/7/2025).

Hensa menilai, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi isu liar ke depannya.

Dari perspektif komunikasi politik, Hensa menegaskan bahwa absennya respons resmi dari UGM dapat memicu krisis kepercayaan publik, terhadap institusi pendidikan ternama tersebut.

“Sebagai institusi yang mengedepankan integritas akademik, UGM harus merespons dengan segera. Jika tidak, narasi liar seperti ‘ijazah dicetak di Pasar Pramuka’ akan semakin menguat di ruang publik dan sulit dikendalikan,” ujar Hensa.

Ia menambahkan, komunikasi yang lamban atau ambigu dari UGM dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan Jokowi, tetapi juga reputasi UGM sebagai penerbit ijazah.

Untuk itu kata Hensa, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini, dengan menunggu kondisi Jokowi sehat. 

“Ini sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bareng untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun menunggu pak Jokowi kondisinya sehat tentunya,” kata Hensa.

Lebih lanjut, Hensa juga menilai seharusnya alumni UGM juga merespons polemik ijazah Jokowi secara serius.

Ia berpendapat, tidak adanya respons dari alumni-alumni UGM ini justru akan menambah kecurigaan publik, terhadap nama besar UGM.

“Jika alumni-alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” ungkapnya. 

Selanjutnya Hensa mengingatkan, respons dari UGM ini justru yang paling ditunggu oleh masyarakat saat ini.

Sebab, UGM adalah penerbit ijazah Jokowi sehingga kampus tersebut harus memberikan pernyataan tegas kepada publik.

“Intinya, harusnya UGM yang bersuara dan kalau perlu tampil bersama dengan Jokowi, bisa jadi UGM bubar secara institusi jika tidak merespons ini karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkasnya. 

Diduga libatkan mantan Wamen

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan setelah melemparkan isu soal dugaan keterlibatan seorang profesor mantan wakil menteri desa dalam pembuatan ijazah Jokowi

Profesor itu, dikatakan Roy Suryo, membantu mencetak ijazah Jokowi di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur

Seperti diketahui, kawasan Pramuka dikenal sebagai sentra percetakan

Roy Suryo menyebut, informasi itu dia dapatkan dari  Kolonel (Purn) Sri Rahardja Chandra (SRC)

"Beliau seorang purnawirawan yang makan asam garam di bumi Serambi Mekah, yang sehari sebelumnya mengirimkan dokumen penting kepada saya," ujar Roy Suryo melalui keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/6/2025)

 Menurut Roy Suryo, dokumen tersebut mengungkap sosok Profesor "P", yang disebut memiliki keterkaitan erat dengan pencetakan ijazah palsu di UPP alias "Universitas Pasar Pramuka", lengkap dengan rekam jejaknya yang kontroversial.

 "SRC memaparkan latar belakang kelam Profesor "P", termasuk gaya hidup negatif serta keterlibatannya dalam kelompok relawan "Sedulur JkW"," ungkap Roy

Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi Menyebut PN Solo Tak Berwenang Lanjutkan Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu

 Menariknya, kata Roy suryo, Profesor ini sebelumnya disebut pernah menjalankan usaha fotokopi dan percetakan di sekitar kawasan UPP Salemba, yang kini menjadi sorotan publik.

"Fakta tersebut memperkuat dugaan adanya hubungan antara Profesor "P" dan proses pembuatan ijazah palsu, terlebih jika dikaitkan dengan pernyataan Kader Senior PDIP Bambang Beathor Suryadi (BBS), yang menyebut dua nama penting sebagai pemesan ijazah palsu: Widodo dan Denny," imbuhnya

Roy Suryo juga mengungkap bahwa pada 6 Mei 2025 lalu, saya menerima pesan pribadi dari Profesor "P" yang berisi nada intimidatif, meskipun dikemas dalam bentuk "saran sahabat".

"Pesan itu saya teruskan kepada SRC dan kini menjadi bagian penting dalam kronologi pengungkapan kasus ini," kata dia

"Maka dari itu, saya mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menindaklanjuti indikasi kuat keterlibatan sejumlah oknum dalam pencetakan ijazah palsu di UPP, termasuk membuka kembali kasus penangkapan dua pelaku pada 2015 dan penyelidikan kebakaran mencurigakan di UPP pada 2 Desember 2024 lalu.  Kasus ini semakin mencuat dan bisa saja menyeret nama-nama besar di pemerintahan, bahkan hingga level menteri atau menko," tandas Roy Suryo.

Rocky Gerung: Prosedur Ilegal jadi Legal

Pernyataan soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) disebut dicetak ulang di Pasar Pramuka juga disampaikan politisi senior PDIP, Beathor Suryadi. 

Ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012. 

Pengamat politik Rocky Gerung, mengklaim bahwa kubu Jokowi mulai gugup karena satu per satu mulai terbongkar.

"Jelas makin terbaca kegugupan di kubu Jokowi itu, karena satu per satu gejala yang tadinya hendak ditutupi, konsep-konsep pemalsuan itu tidak terjadi, pembuktian dengan menghadirkan para saksi itu bisa dikendalikan."

Pasalnya semakin banyak orang yang mengungkapkan pendapat mereka dan memperkuat argumen ahli digital forensik, Rismon Sianipar hingga pakar telematika, Roy Suryo soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Akhirnya gejala itu mulai luntur, masuk dalam gejala baru, yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismon, Roy Suryo, Dokter Tifa," ungkap Rocky, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/6/2025).

Rocky mengatakan, begitu diucapkan soal Pasar Pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi semakin dekat dengan pembuktian kepalsuan ijazah Jokowi.

"Semua anak Jakarta mengerti apa yang terjadi di Pasar Pramuka, mulai dari pesan skripsi, bahkan terang-terangan dipamerkan di situ, dulu masih ada semacam papan-papan kecil itu di pinggir trotoar 'Menerima Pesanan Skripsi, Menerima Cetak Ijazah'," katanya.

Baca juga: Ijazah Jokowi Masih Diributkan, Polda Metro Jaya Klarifikasi SMAN 6 Surakarta dan UGM

Pasalnya Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, itu sudah memiliki rekam jejak yang negatif di kalangan masyarakat. 

"Jadi semua hal yang kemudian dikaitkan dengan Pasar Pramuka itu menjadi unsur pembenar, hanya di Pasar Pramuka orang bisa memastikan, bahkan para sejarawan bisa teliti bahwa itu adalah pusat pemalsuan dan itu terbuka terang-terangan tahun 80-an," sambung Rocky.

Menurut Rocky, semua orang bahkan tahu bahwa di Pasar Pramuka itu yang ilegal bisa diubah menjadi legal karena ada kebutuhan.

Jadi, kata Rocky, Pasar Pramuka tersebut bisa dijadikan lokasi penelitian yang baru dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini.

"Semua orang mengerti bahwa di situ adalah prosedur ilegal itu dibuat legal karena ada kebutuhan, jadi Pasar Pramuka itu betul-betul otentik untuk jadi semacam lokus penelitian baru," ungkapnya.

Rocky pun menganggap wajar jika Beathor mengetahui soal hal ini, karena dia merupakan aktivis Jakarta.

"Tentu saudara Beathor Suryadi itu mengerti karena Beathor adalah aktivis Jakarta yang lama juga beredar di sekitar pasar itu melalui jaringan LSM dan itu menunjukkan bahwa Beathor tidak main-main menunjuk Pasar Pramuka itu sebagai lokus di delik pemalsuan ijazah Jokowi," katanya.

Rocky lantas meminta agar kubu Jokowi bisa segera membuktikan keaslian ijazah tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari etik, apalagi ini berkaitan dengan mantan kepala negara.

Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi Menyebut PN Solo Tak Berwenang Lanjutkan Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu

"Ya kita tunggu riset berikutnya, biarkan riset itu tumbuh, jangan seolah-olah pada prinsip siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan."

"Oh ya tentu itu kalau di dalam hukum positif begitu pidana positif, tapi ini adalah soal etik yaitu dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh warga negara. Jadi ini hak warga negara untuk menagih kejujuran, bukan sekadar menagih keaslian ijazah," katanya.

Respons Kubu Jokowi

Di sisi lain, kubu Jokowi telah memberikan pernyataan mereka terkait tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka itu.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan bahwa tudingan tersebut hanya sekadar informasi yang tidak bisa dibuktikan.

"Kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekadar informasi yang bersifat bebas dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian," ungkapnya, dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu.

Terlebih lagi, kata Rivai, disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka menjelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Padahal, sebelum mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi sudah terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo dan ijazahnya pun sudah tercatat di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada saat itu.

"Apalagi kalau kita ikuti itu, seolah-olah cerita dari cerita. Seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta (Jokowi)."

"Pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang jauh sebelumnya dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi pada saat itu," katanya.

Jika memang benar ijazah Jokowi itu palsu, Rivai pun meragukan partai sebesar PDIP mau mengusung Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan hingga menjabat Presiden selama dua periode.

"Kami juga sangat menyangsikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur maupun presiden 2 kali (Jokowi) dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan."

"Apalagi dalam cerita tersebut seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat dan mengetahui, kami sangat menyangsikan itu ya," ujarnya.

Rivai lantas menegaskan bahwa Jokowi tidak mempunyai motif apapun untuk memalsukan ijazahnya.

Sebab, kata Rivai, untuk menjadi seorang kepala daerah atau bahkan presiden, sebenarnya hanya cukup menggunakan ijazah SMA.

"Satu hal yang mungkin perlu dicermati adalah menurut kami, tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden, cukup dengan ijazah SMA, jadi untuk apa memalsukan ijazah S1," katanya.

Kalaupun ijazah S1 itu diperlukan, kata Rivai, pihak UGM sendiri sudah memberikan keterangan soal ijazah Jokowi tersebut, bahkan Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

"Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari pihak UGM maupun banyak saksi yang sudah digali keterangannya, termasuk hasil Puslabfor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekadar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," pungkas Rivai.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.