Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak dua, kemudian nanti jadi kaya pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi," ucapnya.

Baca juga: Sosok Brigjen Hengki Haryadi, Polisi Kelahiran Palembang yang Berani Penjarakan Hercules-John Kei

Kritik dari Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Menko Bidang Pemberdayaan dengan tegas menolak usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi pria untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Pernyataan ini disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (3/5/2025).

Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

"Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu," ujar Cak Imin usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan yang jelas terkait syarat penerima bansos dan tidak boleh ada pihak yang membuat aturan sendiri di luar ketentuan tersebut.

"Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," ujarnya.

Usulan Dedi Mulyadi sebelumnya menuai kontroversi karena dianggap menyentuh ranah hak asasi manusia (HAM) dan aspek agama.

"Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki," ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/4).

Dikecam MUI

Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengecam kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memiliki wacana penerima bantuan sosial (bansos) harus menjalani vasektomi sebagai syarat utama. 

 Menurutnya wacana kebijakan vasektomi jadi syarat bagi penerima bansos tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama.

"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus," tulis Kiai Cholil dikutip Warta Kota dari akun X, Jumat (2/5/2025)

Kiai Cholil menilai, harusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya demi mengatasi pengangguran dan kemiskinan.