"Insya Allah, dalam waktu tak terlalu lama ketika saya menjabat nanti anggaran di Jabar akan berubah. Mudah-mudahan ada angka Rp 2 triliun sampai Rp 4 triliun yang bisa kami temukan dan diarahkan untuk belanja publik. Ini akan punya implikasi ekonomi yang sangat kuat," beber Dedi. 

Lebih lanjut, dia berharap Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke ranah teknik tanggal pelantikan. 

Tanggal pelantikan adalah kewenangan pemerintah, presiden, yang nanti kewenangannya diserahkan kepada Kemendagri. 

"Semoga semua orang memahami bahwa kebutuhan dasar masyarakat sangat ditunggu realisasinya dan tak buang-buang waktu hanya karena hal-hal bersifat argumentasi hukum," jelasnya.  

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09