WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI segera menghapus nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas DKI Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya akan melakukan cleanse-in data pasangan suami istri tersebut.

"Pertama cleanse-in data ada yang salah segmen, ada yang duplikasi," kata Ani Ruspitawati, Senin (30/12/2024).

Baca juga: Dinkes DKI Akan Hapus Data Harvey Moeis dan Sandra Dewi dari Peserta BPJS Golongan Miskin

Kedua, pihaknya juga akan memperbaiki atau merevisi peraturan gubernur (Pergub) terkait hal itu.

Nantinya, kata Ani Ruspitawati, pihaknya akan mendorong warga mampu untuk beralih ke mandiri supaya tidak terdaftar di JKN.

"Beberapa waktu lalu, penampakan kampanye mandiri itu sebenarnya bagian proses penataan," kata Ani Ruspitawati.

Baca juga: Begini Cara Sandra Dewi Istri Terpidana Harvey Moeis Dapat Jaminan Kesehatan Nasional

Pihaknya konsen dengan prinsip program UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

Hal itu dilakukan supaya BPJS bisa berjalan baik dan harus didukung semua orang. 

"Ada gotong-royong, orang-orang yang sehat, mensubsidi yang sakit, yang mampu subsidi yang nggak mampu, ada subsidi silang," katanya.

Baca juga: Dinkes DKI Benarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS: Didaftarkan Lurah

Sebelumnya, Pemprov DKI komitmen memberikan perlindungan kesehatan ke seluruh warga Jakarta melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam pemberian JKN, Pemprov DKI tidak pandang bulu demi pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta. 

Hal itu sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

Baca juga: Sandra Dewi Hapus Semua Foto Harvey Moeis di Akun Medsos Setelah Suaminya Divonis 6,5 Tahun Penjara

Ani Ruspitawati menanggapi terpidana korupsi Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi yang menerima JKN dan tengah jadi sorotan netizen di sosial media.

Ia mengaku, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, di tahun 2017-2018 Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC.

Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Saat itu, kata Ani, Pemprov DKI memiliki target 95 persen dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN. (m26)