Begini Cara Sandra Dewi Istri Terpidana Harvey Moeis Dapat Jaminan Kesehatan Nasional

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kepala Dinas DKI Ani Ruspitawati menanggapi isu Sandra Dewi istri Harvey Moeis tersangka korupsi timah yang disebutkanb menerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pemprov DKI komitmen berikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam pemberian JKN, Pemprov DKI tidak pandang bulu demi pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta. 

Hal itu sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati menanggapi terpidana korupsi Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi yang menerima JKN dan tengah jadi sorotan netizen di sosial media.

Ia mengaku, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, di tahun 2017-2018 Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC.

Baca juga: Dinkes DKI Benarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS: Didaftarkan Lurah

Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Pada masa itu, kata Ani, Pemprov DKI memiliki target 95 persen dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN. 

“Pergub tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ucap Ani melalui keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Menurut Ani, warga yang memenuhi persyaratan misalnya memiliki KTP DKI dan bersedia dirawat di ruang rumah sakit kelas 3 bakal di daftarkan lurah atau camat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

Pada saat itu, nama terpidana korupsi Harvey Moeis dan Sandra Dewi didaftarkan oleh perangkat daerah tempat tinggalnya. 

Ani menerangkan, keduanya terdaftar sebagai anggota JKN sejak 1 Maret 2018 lalu. 

Namun, Ani menyatakan saat ini Pemprov DKI tengah melakukan pendataan ulang penerima PBI APBD agar tepat sasaran. 

Baca juga: Pertama Kalinya Perayaan Natal Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terpisah, akankah Dijenguk?

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di antaranya:

- Integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.