Dia menambahkan, kehadirannya saat forum rapat itu karena merasa terusik dengan kabar pengurangan KJMU.

Karena itulah, eksekutif diundang untuk dimintakan klarfikasi karena mereka memiliki pertanggungjawaban dengan konstituennya di wilayah masing-masing.

“Saya pikir Komisi E pak Ketua, perlu ini semua kita kembalikan nggak perlu lagi desil-desil di KJP dan KJMU, sehingga kembalikan seperti awal,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta klarifikasi dari Disdik DKI ihwal ramainya kabar pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.

Iman mempertanyakan, polemik itu apakah ada pada anggaran, atau jumlah penerimanya yang dikurangi eksekutif.

“Saya lihat dari sisi anggaran, dan anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah, sehingga ini yang menjadi ramai di masyarakat,” jelas Iman.

BERITA VIDEO: Tak Patut, Momen Ketua KPU Dapat Kue Ultah dari Politisi PSI

Iman mengaku, masih meraba-raba alokasi anggaran yang disediakan eksekutif dalam program KJMU 2024.

Rencana alokasi ini sebetulnya sudah dibahas dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 pada tahun 2023 lalu, namun karena banyaknya pembahasan Iman tak mengingatnya.

“Saya ingin tahu berapa sih anggaran yang disiapkan? Ancar-ancar saya ada, berapa tahun 2023 dan berapa di tahun 2024 ini sehingga masyarakat jadi cemas,” ujar Iman Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Sepengetahuan dia, sasaran penerima KJMU pada tahun 2024 mencapai 7.000 orang.

Sementara, penerima KJMU pada tahun 2023 lalu mencapai 17.000 orang.

“Tentu masyarakat kan ini cemas makanya saya ingin tanya lagi Bappeda gimana penganggarannya kok bisa dianggarkan separuh jauh. Smentara KJMU ini kan harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan. Tolong koreksi kalau saya salah,” papar Iman. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News