Satu Lagi Kebijakan Arogan Bupati Pati: 20 pegawai RSUD Dipecat Tanpa Pesangon 

Kebijakan rasionalisasi anggaran yang diterapkan Bupati Pati, Sudewo, mencuat sebagai kontroversi tajam di tengah publik. 

Editor: Joanita Ary
Kolase: TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal dan Instagram @pemkabpati_
DEMO MASYARAKAT PATI - Bupati Pati Sudewo ((kiri) yang naikkan tarif PBB 250 persen dan Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto (kanan) memberikan keterangan pada wartawan di posko depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) pagi. Dia mengatakan bakal tetap menggelar unjuk rasa 13 Agustus sekalipun Bupati Sudewo membatalkan kenaikan tarif PBB-P2. 

WARTAKOTALIVECOM, Pati –- Pada awal Juli 025, kebijakan rasionalisasi anggaran yang diterapkan Bupati Pati, Sudewo, mencuat sebagai kontroversi tajam di tengah publik. 

Sebanyak 220 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo Pati yang telah mengabdi hingga dua dekade dinyatakan tidak lolos seleksi pegawai tetap. 

Para pegawai tersebut kemudian diberhentikan tanpa pesangon. 

Pemutusan hubungan kerja ini menimbulkan gelombang protes yang secara terbuka menggugat etika dan tanggung jawab sosial pemerintah daerah 

Keputusan itu kemudian memperuncing ketegangan di tengah masyarakat. 

Gelombang demonstrasi yang digalang oleh “Masyarakat Pati Bersatu” memuncak pada rencana unjuk rasa akbar tanggal 13 Agustus 2025. 

Para eks honorer pun menyuarakan kekecewaan mereka, menggambarkan pemecatan tersebut sebagai “kebijakan yang dzolim dan arogan” yang tidak hanya merenggut penghasilan, tetapi juga kepercayaan warga terhadap pemimpin daerahnya.

Sementara itu, Bupati Sudewo menyatakan bahwa pemangkasan tenaga non-ASN melalui seleksi kompetitif adalah langkah rasional untuk mengatasi krisis keuangan RSUD Soewondo. 

Ia menyebut jumlah honorer yang ada terlalu membebani keuangan BLUD rumah sakit. 

Berbagai tahapan seleksi meliputi tes administrasi, tulis, wawancara, hingga uji kejiwaan dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin keadilan dan transparansi 

Namun bagi banyak pihak, konteks dan dampak kebijakan ini lebih luas dari sekadar efisiensi anggaran.

Apa yang terjadi bukan hanya persoalan keuangan atau pengelolaan SDM, melainkan persoalan keadilan sosial dan penghormatan terhadap profesionalisme warga biasa yang telah mendarmabaktikan hidupnya untuk kesehatan masyarakat.

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved