WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta berang soal isu pengurangan penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Jakarta.

Pengawas pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu menilai bahwa dana bantuan itu harus diberikan sampai penerima KJMU tuntas kuliahnya.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat rapat kerja dengan eksekutif pada Kamis (14/3/2024).

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dan dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Plt Kadisdik DKI Jakarta Purwosusilo serta Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pemerintah jangan sampai melanggar konstitusi yang ada terkait hak pendidikan untuk warganya.

Jika pemerintah ogah ikut menyejahterahkan rakyatnya melalui pendidikan maka lewat jalur ke mana SDM mereka bisa ditingkatkan.

Baca juga: Lakukan Pemadanan Data Penerima KJMU, Disdukcakpil DKI Jakarta Temukan 624 Data yang Tidak Sesuai

“Oke penghematan anggaran, sedangkan pemerintah  sekarang sedang mempersiapkan (program) makan siang dan susu gratis. Masak untuk ini kita tidak mau? Jalan pikiran itu yang harus kita ubah bapak,“ kata Jhonny.

Jhonny menduga, pemerintah memang berencana melakukan penghematan anggaran untuk bantuan sosial (bansos), termasuk pendidikan dan kesehatan.

Jhonny menyebut, fenomena ini juga sudah dilakukan di program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Orang-orang yang udah dapat DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial) masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana. Kalau kata Pak Purwosusilo (Plt Kadisdik DKI Jakarta) ke saya, bahwa Pak Jhonny harus kita dilihat desilnya sampai tingkat mana,” tutur Jhonny.

Baca juga: Verifikasi Data, Disdik DKI Jakarta Temukan 624 Mahasiswa Tak Layak Terima KJMU, Ini Datanya

Jhonny berpandangan lain, bahwa ketika penerima sudah masuk dalam DTKS maka mereka adalah keluarga prasejahtera dan tidak mampu.

Oleh karena itu, Disdik tidak perlu mengurangi jumlah penerima program bantuan pendidikan yang sudah berjalan.

“Kenapa kita kurangi, itu di KJP, apalagi di KJMU, lho kita kan katanya mau mencapai Indonesia Emas 2045, apa sih ukurannya untuk mencapai itu? Yah sumber daya manusia melalui pendidikan,” ucap Jhonny.

Menurut dia, pendidikan bagi seseorang sangat karena memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjan yang layak. Jhonny mencontohkan, para peserta rapat yang hadir bisa mendapatkan jabatan baik lantaran karena tingginya pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi.

Baca juga: Langkah Heru Budi Terkait KJMU Sudah Tepat untuk Selamatkan Potensi Kebocoran Anggaran

“Ada yang lahir di desa dan karena pendidikan dia bisa menjadi kepala dinas, karena pendidikan lah dia menjadi kepala suku dinas, dan kepala P4OP. Lah kalau ini kita kurangi dari 17.000 orang menjadi 7.000 orang, ini memang tidak memiliki sense of crisis (kepekaan) dan sampaikan ini kepada Pak Gubernur (Heru Budi Hartono),” tegas Jhonny.

Dia menambahkan, kehadirannya saat forum rapat itu karena merasa terusik dengan kabar pengurangan KJMU.

Karena itulah, eksekutif diundang untuk dimintakan klarfikasi karena mereka memiliki pertanggungjawaban dengan konstituennya di wilayah masing-masing.

“Saya pikir Komisi E pak Ketua, perlu ini semua kita kembalikan nggak perlu lagi desil-desil di KJP dan KJMU, sehingga kembalikan seperti awal,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta klarifikasi dari Disdik DKI ihwal ramainya kabar pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.

Iman mempertanyakan, polemik itu apakah ada pada anggaran, atau jumlah penerimanya yang dikurangi eksekutif.

“Saya lihat dari sisi anggaran, dan anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah, sehingga ini yang menjadi ramai di masyarakat,” jelas Iman.

BERITA VIDEO: Tak Patut, Momen Ketua KPU Dapat Kue Ultah dari Politisi PSI

Iman mengaku, masih meraba-raba alokasi anggaran yang disediakan eksekutif dalam program KJMU 2024.

Rencana alokasi ini sebetulnya sudah dibahas dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 pada tahun 2023 lalu, namun karena banyaknya pembahasan Iman tak mengingatnya.

“Saya ingin tahu berapa sih anggaran yang disiapkan? Ancar-ancar saya ada, berapa tahun 2023 dan berapa di tahun 2024 ini sehingga masyarakat jadi cemas,” ujar Iman Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Sepengetahuan dia, sasaran penerima KJMU pada tahun 2024 mencapai 7.000 orang.

Sementara, penerima KJMU pada tahun 2023 lalu mencapai 17.000 orang.

“Tentu masyarakat kan ini cemas makanya saya ingin tanya lagi Bappeda gimana penganggarannya kok bisa dianggarkan separuh jauh. Smentara KJMU ini kan harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan. Tolong koreksi kalau saya salah,” papar Iman. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News