Langkah Heru Budi Terkait KJMU Sudah Tepat untuk Selamatkan Potensi Kebocoran Anggaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Akademisi Universitas 17 Agustus Fernando Emas buka suara terkait tuduhan yang dilayangkan Koordinator Solidaritas Pemuda Jakarta bernama Umam, kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Umam menuding Heru sebagai penjahat pendidikan karena dianggap telah mencabut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Fernando mengatakan, bahwa tuduhan itu ngawur, karena apa yang dilakukan Heru hanya untuk menertibkan penerima manfaat bantuan KJMU agar tepat sasaran.

Heru tak ingin, penerima KJMU berasal dari keluarga mampu sehingga dia melakukan pemadanan data dengan pemerintah pusat.

“Sangat ngawur kalau kebijakan Heru Budi untuk menertibkan penerima manfaat bantuan pendidikan dari pemerintahan DKI Jakarta dianggap sebagai penjahat atau begal dalam pendidikan,” kata Fernando pada Minggu (10/3/2024).

Fernando mengatakan, apa yang dilakukan Heru justru ingin menyelamatkan anggaran Pemprov DKI Jakarta dari potensi kebocoran anggaran.

Dengan begitu, bantuan sosial pendidikan memang betul-betul bisa dirasakan dan dimanfaatkan keberadaannya untuk warga rentan miskin hingga sangat miskin.

“Diharapkan dengan penataan data penerima manfaat melalui KJP dan KJMU akan benar-benar menyasar yang memang membutuhkan dan yang selama ini belum menerima diharapkan akan segera menerima,” katanya.

“Dengan adanya data yang akurat, semakin meminimalisir kebocoran dana bantuan pendidikan melalui KJP dan KJMU kepada keluarga mampu,” lanjutnya.

Baca juga: IMM DKI Jakarta Minta Masyarakat Untuk Tidak Mudah Terprovokasi Terkait Pencabutan KJMU

Baca juga: Heru Budi Pangkas Penerima KJMU, Anies Baswedan: Itu Namanya Memberikan Penderitaan

Karena itu, dia menilai langkah Heru sangat tepat dan perlu didukung semua pihak. Jangan sampai niat baik ini justru disalahartikan oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi terkait dengan penyesuaian data penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” ucapnya.

Fernando juga menyebut, apa yang dilakukan Heru karena bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Data itu kemudian dipadankan dengan data dari Bappenas RI.

“Apalagi data yang dipakai Heru adalah data yang bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah adanya pemotongan anggaran KJMU dari Rp 360 miliar menjadi Rp 180 miliar.

Heru menyebut, Pemprov DKI Jakarta masih memberikan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang tidak mampu di Jakarta.