Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menghendaki hal yang sama.

Usulan awal Wacana hak angket berawal dari pernyataan Ganjar yang menganggap perlunya penyelidikan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Wacana hak angket bahkan sudah dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD pada 15 Februari 2024, atau sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Ganjar mengaku telah mengantongi berbagai bukti adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Bukti itu berupa foto, dokumen, dan video yang berasal dari para relawannya.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Jusuf Kalla akan Lobi Megawati Restui PDIP Gulirkan Hak Angket

Atas dasar itu, Ganjar menegaskan bahwa ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR RI, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

 Tetapi, Ganjar menyadari bahwa partai pengusung dan pendukungnya tidak bisa mengajukan hak angket seorang diri di DPR RI. Sebab, di kubunya hanya ada dua partai yang masuk parlemen, yakni PDI-P dan PPP.

Sedangkan Partai Hanura dan Perindo tak masuk. Karena itu, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan Koalisi Perubahan, di mana partai pengusung dan pendukungnya semuanya berada di DPR RI, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.

TPN Ganjar-Mahfud bahkan telah membentuk tim khusus untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Baca juga: PKS Dukung PDIP Soal Hak Angket, Aboe Bakar: Kalau Lewat MK Masih Ada Paman Gibran

Sementara Anies menyatakan Koalisi Perubahan diklaim siap mendukung wacana hak angket.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Namun demikian, Koalisi Perubahan sejauh ini masih menunggu keseriusan PDI-P atas usulan hak angket. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, untuk merealisasikan wacana tersebut, langkah konkret perlu ditunjukkan fraksi PDIP di DPR RI.

"Kita tunggu tanggal 7 (Maret) nanti. Kita lihat sikap resmi PDI-P terkait angket seperti apa," ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Dia mengatakan, keseriusan itu diperlukan PKB untuk menentukan apakah bakal memberikan dukungan mendorong hak angket atau tidak.

Baca juga: Mantan Panglima TNI: Jika Hak Angket Tersumbat akan Muncul Palmen Jalanan dan Kekacauan