Kedua, Rosan mengaku menghubungi Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik.

"Yang ketiga, saya juga meminta bantuan dari embassy Indonesia kita di Amerika dan mengontak yang namanya Keith Devereaux. Itu yang bertanggung jawab di Indonesian desk, yang bertugas di Department of State (Kementerian Luar Negeri)," jelas dia.

Baca juga: Usai Jubir Menhan, TKN Sibuk Bantah Prabowo Korupsi Pembelian Jet Seperti Pemberitaan Media Asing

"Dan dia me-reply, setelah dilakukan pengecekan, seperti yang disampaikan, tidak pernah ada. Jadi tiga orang yang kami hubungi untuk memastikan," ucap Rosan.

Dahnil Anzar mengeklaim, TKN mengetahui persis bahwa kabar itu hoaks dan mereka tahu persis dalang di balik kabar bohong ini.

"Dalam beberapa kasus, data-data atau penulisan-penulisan hoaks punya karakteristik yang sama. Tim kami sudah punya pengamatan tersebut dan pelakunya sama dengan hoaks yang selama ini sengaja disampaikan terkait informasi-informasi di luar negeri," kata dia.

"Ada indikasi (mengarah kepada seseorang). Jelas kami tahu persis siapa yang melakukan ini, makanya kami akan kumpulkan bukti yang cukup, baru kami proses secara hukum," tambah Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengaitkan situasi ini dengan elektabilitas para pasangan calon beberapa hari jelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.

"Jangan karena sudah panik, misalnya sudah sulit berkompetisi, lalu menggunakan cara-cara fitnah dan hoaks untuk mendegradasi kompetitor," ujar Habiburokhman dalam kesempatan yang sama.

Pembelian Mirage 2000-5 ditunda

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menunda pembelian 12 unit jet tempur Dassault Mirage 2000-5 dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga sedang dimodernisasi.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Padahal, sebelumnya, Kemenhan RI telah meneken kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Transisi ke Rafale Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan alasan lain, pemerintah membeli jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, yakni untuk membiasakan para pilot TNI AU dengan teknologi Perancis.

“Jadi itu (Mirage 2000-5) kita pakai, satu untuk kekuatan deterrence (daya gentar), untuk interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Perancis,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 6 Juli 2023.

Lagi pula, kata Prabowo, Mirage 2000-5 yang dibeli Indonesia masih memiliki usia pakai panjang.

“Ya kira-kira 15 tahun lagi, karena baru dipakai kurang lebih 30 persen flying hours-nya,” ucap Menhan.

Prabowo mengatakan, Indonesia perlu membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 karena pesawat tempur Rafale baru akan tiba pada 2026.

Diketahui, Mirage 2000-5 dan Rafale berasal dari pabrikan yang sama, Dassault Aviation.

“Nah itu lah maksudnya kita mencari pesawat fighter interim yang bisa segera kita gunakan. Tentunya pesawat Mirage 2000-5 memang tidak sama kecanggihan dan modernnya dengan Rafale. Ini Rafale kan teknologi terakhir, tetapi karena sama-sama buatan Dassault,” ucap Prabowo.

Namun, analis militer dan pertahanan dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali memiliki pandangan berbeda.

Ia menyebut, teknologi pesawat tempur Mirage 2000-5 tidak cocok dijadikan transisi menuju Rafale.

Alman mengatakan, dilihat dari sisi generasi dan teknologi, tidak ada kesamaan antara kedua jet tempur tersebut.

“Mirage 2000-5 adalah pesawat tempur generasi 4. Sementara Rafale adalah pesawat tempur generasi 4.5. Tidak ada technology similarity antar kedua pesawat,” kata Alman kepada Kompas.com, 23 Juni 2023.

Alman mengatakan, teknologi avionik Mirage 2000-5 merupakan teknologi 1990-an, sedangkan teknologi avionik Rafale adalah teknologi 2000-an.

“Selain teknologi avionik, juga beda teknologi radar,” ucap Alman.

Perencanaan tak cermat

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, keputusan pemerintah menunda pembelian Mirage 2000-5 memperlihatkan ketidakcermatan dalam perencanaan program pemutakhiran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU.

"Pembatalan ini bagi saya menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam perencanaan proses pengadaan atau akuisisi alutsista kita," kata Anton dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Anton, mestinya saat pemerintah sudah memperhitungkan seluruh aspek baik dari kebutuhan pengguna (TNI AU), manajemen risiko, serta kesiapan anggaran.

"Namanya dokumen perencanaan itu harus sudah memitigasi. Kita itu ada namanya aspek GRC: Governance, risk, and compliance. Jadi dalam perencanaan kita harus memenuhi tiga ini," ujar Anton.