WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah punya mitigasi khusus untuk pemenangan di Jawa Tengah (Jateng) yang merupakan basis PDI Perjuangan (PDIP).

Wali Kota Solo itu menerangkan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara.

“Ya makanya nanti ada mitigasi khusus di Jawa Tengah. Yang jelas kami bekerja, kami berkampanye, kami menyambangi tempat-tempat, bukan berdasarkan basis,” kata Gibran dikutip dari Tribun Solo pada Selasa (14/11/2023).

Gibran menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menerima aspirasi dari warga.

“Bagaimana kita bisa bertemu langsung dengan warga menerima masukan-masukan,” ucap Gibran.

Menurut Gibran, kampanye bukan hanya mempromosikan diri.

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Minta Megawati Soekarnoputri Tunjukkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

Gibran memanfaatkan pertemuan dengan warga untuk menyerap aspirasi mereka.

"Tujuan kampanye bukan hanya mempromosikan diri. Tapi juga silaturahmi, menampung kritik, saran, evaluasi dari warga," tutur Gibran.

Selain itu, Gibran juga berbagi tugas dengan Prabowo.

Mereka akan sangat jarang berkumpul di satu tempat.

"Kami tidak pernah satu tempat. Kami berbagi tugas. Misalnya kemarin saya ke Palembang, Lampung, Bangka Belitung," terang Gibran.

Saat Gibran ke beberapa daerah di Sumatera, Prabowo ke Jawa Timur.

"Kami bagi tugas. Pak Prabowo kemarin ke Jawa Timur," ucap Gibran.

Berdasarkan data Litbang Kompas Pada Pemilu 2019, PDIP berhasil menguasai 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.

Baca juga: Peneliti Hukum Tata Negara Sebut Pencawapresan Gibran Rakabuming Raka Tidak Bisa Dibatalkan, Kenapa?

Lima kabupaten kota di Jawa Tengah juga berhasil masuk dalam 10 peringkat pengumpul suara terbanyak PDIP.

Perolehan suara PDIP di provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa ini hampir mencapai 21 persen dari total suara nasional yang berhasil dikumpulkan.

Kekuatan Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri di Jateng semakin bertumbuh dan mengakar.

Hal ini terlihat dari kemenangan terus menerus dari pemilu sebelumnya dan peningkatan perolehan suara. Pada Pemilu 2014 Partai yang berlambang kepala banteng ini berhasil menarik suara 4,3 juta suara yang terus meningkat di Pemilu 2019 menjadi 5,7 juta suara.

Kabupaten yang berhasil dimerahkan oleh PDIP pada pemilu 2019 yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, Kebumen, Kendal, dan Tegal. Kemenangan tersebut hasil dari merebut kemenangan Gerindra, Golkar, dan PKB.

Lima kabupaten kota yang berhasil mengantongi suara terbanyak dan masuk peringkat 10 besar perolehan suara PDIP yaitu kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Wonogiri, dan Boyolali.

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres, Melly Goeslaw: Semua Punya Hak yang Sama Jadi Pejabat Negara

Pada Pemilu 2019 ini, PDIP di kabupaten Wonogiri berhasil mengantongi 54 persen suara, namun peroleh suara terbanyak adalah kabupaten Brebes sebanyak 328 suara.

Partai Politik lain yang berhasil mengantongi kemenangan di kabupaten kota di Jateng ini adalah Partai Demokrat yang berhasil merebut dari Gerindra di Banjarnegara.

Partai Golkar menang di Cilacap dan Batang, namun Partai Beringin ini kehilangan kemenangan di Kudus.

Partai Kebangkitan Bangsa harus menelan pil pahit dengan kehilangan kemenangan di Batang, Kendal, dan Tegal, Namun masih menjadi juara bertahan di Wonosobo, Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertahan di kabupaten Rembang sejak Pemilu 2014, walau pada pemilu 1999, PDIP menang di kabupaten yang dikenal juga sebagai daerah santri.

BERITA VIDEO: Gibran Mengaku Punya Jurus Jitu Kuasai Kandang Banteng Jawa Tengah

Gibran Minta Megawati Tunjukkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu, Gibran merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut meminta meminta Megawati Soekarnoputri menunjukkan bukti adanya kecurangan Pemilu 2024 dan melaporkan kepada pihak terkait.

Seperti diketahui, Megawati dalam pidato politik sebelumnya mengatakan, dirinya mulai mendapat informasi adanya kecurangan pemilihan umum (Pemilu) yang sudah mulai terjadi lagi.

Mega mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat harus tetap dijunjung tinggi.  Pemilu harus berlangsung langsung,umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,” ujar Mega, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Ray Rangkuti Minta Bawaslu Telusuri Informasi Soal Dugaan Polisi Bantu Pasang Baliho Prabowo-Gibran

Gibran Minta Megawati Lapor

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membuktikan dan melaporkan apabila mengetahui ada kecurangan Pemilu 2024.

"Ya dibuktikan saja kalau ada kucurangan-kecurangan dan dilaporkan saja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2023), seperti ditulis Kompas.com.

Soal tudingan aparat tidak netral mendukung paslon Prabowo-Gibran, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun meminta melaporkan apabila ada bukti tidak netral.

"Ya dilaporkan aja kalau ada bukti-bukti (tidak netral)," ungkap dia.

Sebelumnya, Megawati mengingatkan agar semua pihak tidak mengulangi kecurangan pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dinilai banyak pihak syarat dengan nepotisme.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di YouTube PDI Perjuangan, Minggu.

Megawati mengatakan, apa yang terjadi di MK menyangkut putusan perkara tersebut menyadarkan semua pihak mengenai adanya manipulasi hukum.

Ia menyebutkan, persoalan itu timbul dari praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki.

Megawati meminta semua pihak terus mengawal Pemilu 2024 dengan nurani sepenuh hati.

"Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah," tutur Megawati.

Menurut Megawati, rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi karena hukum harus menjadii alat yang menghadirkan kebenaran.

“Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” kata Mega.

Oleh Sebab itu, lanjut dia, semua pihak harus terus menggenggam erat semangat reformasi, dan terus mengawal demokrasi berdasarkan nurani.

“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi,” tambahnya.

Menurutnya, itu adalah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

“Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi! dan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali!,” tuturnya.

Di akhir pidatonya, Megawati juga mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilih mereka dengan tuntunan hati nurani.

“Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita,” katanya.

Polisi Diminta Usut Pemasangan Spanduk Prabowo-Gibran 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan telusuri kasus dugaan polisi terlibat dalam pemasangan baliho calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, jika tidak ada bukti yang jelas.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menerangkan, proses tindak lanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti.

Menanggapi pernyataan hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Saya tidak habis pikir membaca pernyataan Ketua Bawaslu RI yang meminta warga membuktikan agar isu pemasangan baliho oleh aparat dibuktikan. Saya tidak tahu persis, apakah maksudnya hak itu dibuktikan oleh mereka yang menduga keterlibatan aparat atau oleh aparat sendiri," kata Rangkuti, Senin (13/11/2023).

"Jika kedua belah pihak yang diminta untuk membuktikan hal ini, maka pertanyaannya apa sebenarnya fungsi dan manfaat Bawaslu ini," ujar Rangkuti.

Baca juga: Ray Rangkuti Sentil Bawaslu yang Ogah Telusuri Isu Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran Dibantu Polisi

Sebagai badan pengawas pemilu, seharusnya Bawaslu RI masif untuk merespons jika terdapat temuan.

"Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat masif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud," tutur Rangkuti.

Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri mekanisme awal mula terpasangnya baliho hingga adanya pencopotan.

"Dan kewajiban pengawasan itu, seharusnya makin meningkat manakalah ditemukan potongan video yang menggambarkan pemasangan dan sekaligus pencopotan baliho-baliho dimaksud. Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Memilliki izin atau tidak. Dipasang di tempat yang diperkenankan atau sebaliknya," jelas Rangkuti.

Rangkuti juga menyinggung bahwa ada satu media kredibel yang mengangkat judul adanya dugaan instruksi di kepolisian untuk memasang baliho di banyak tempat.

Baca juga: Baliho Kaesang Bertebaran di Jakarta, Ray Rangkuti: Warga Mulai Resah, Pemprov DKI Segera Bertindak

"Cara kerja jurnalistik telah melalui mekanisme seleksi yang ketat. Maka berita yang disajikan, selama tidak dibantah, merupakan data awal yang seharusnya menjadi awal bagi Bawaslu melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya," tutur Rangkuti.

"Yakni memastikan bahwa laporan dimaksud ditindaklanjuti dalam mekanisme pengawasan yang dimulai dengan permintaan data terhadap data yang dimaksud. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan melalukan klarifikasi terhadap pelaku seperti disebutkan dalam laporan tersebut," papar Rangkuti.

Oleh karena itu, LIMA Indonesia meminta Bawaslu agar segera melakukan penggalian kebenaran informasi ini. 

"Bukan tugas warga untuk memastikan itu, tetapi merupakan kewajiban Bawaslu. Apalagi laporan itu sudah ditulis oleh media massa yang kredibel. Sekaligus agar hal ini tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat," jelas Rangkuti.

 Rangkuti menerangkan jika memang tidak ditemukan seperti hal yang disebutkan dalam berbagai tayangan media sosial dan laporan media tersebut, maka dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat akan keterlibatan aparat dalam hal ini. 

Baca juga: VIDEO Momen Prabowo Subianto Gendong dan Beri Ciuman ‘Tentara Cilik’ di Papua

"Jelas, inilah salah satu tugas dan fungsi Bawaslu yang dibiayai oleh negara dengan dana sampai puluhan triliun rupiah," tutup Rangkuti.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membantah ada bantuan dari pihak kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.

Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jika elektabilitas Prabowo dan Gibran meningkat semenjak keduanya dipasangkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024.

BERITA VIDEO: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Terus Menguat Capai 40,6 persen

“Membuktikan penerimaan masyarakat terhadap pasion capres-cawapres ini juga semakin membaik,” kata Dasco di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023).

Dasco juga menyebutkan, pemasangan baliho Prabowo-Gibran dibantu polisi merupakan framing yang tidak masuk akal.

“Paslon Prabowo-Gibran di-framing seolah-olah dibantu oleh oknum kepolisian dalam rangka pemasangan baliho-baliho,” ucap Dasco.

“Padahal dengan survei yang terus meningkat, tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu,” lanjutnya.

Menurut Dasco, TKN Prabowo-Gibran saat ini lebih fokus pada kerja-keria nyata dan mendekatkan diri kepada rakyat menjelang Pemilu 2024. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Sebut Ada Kecurangan Pemilu 2024, Gibran: Ya Dibuktikan Saja",  dan  megawati-sebut-kecurangan-pemilu-sudah-terlihat-jangan-biarkan-terjadi-lagi