Electronic Road Pricing

DPRD DKI Jakarta dan PT Transjakarta Alot Bahas Pemberlakuan ERP, Solusi Atasi Macet

Editor: Valentino Verry
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Tak lama lagi Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan ERP di 25 ruas jalan utama Jakarta, dngan maksud bisa mengatasi kemacetan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengaku tengah berdiskusi terkait jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Anang Rizkani mengatakan bahwa diskusi tersebut dilakukan dengan DPRD DKI Jakarta.

"Kami sedang berbicara dengan DPRD, dari pemerintah provinsi (pemprov) kan juga bertahap memberlakukan ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (14/1/2023).

Anang menjelaskan bahwa nantinya ERP tidak berada di seluruh wilayah (hanya titik lokasi tertentu).

Baca juga: Dirlantas Polda Metro Jaya Berharap Penerapan ERP Jakarta Bisa Urai Kemacetan Seperti Ganjil Genap

Namun, Anang memastikan akan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak.

Hal tersebut dikarenakan biar bagaimanapun juga beberapa bus Transjakarta pasti ada yang melintas di jalur yang diterapkan ERP.

"Kalau hujan ya pasti lama dan penuh kan busnya. Tapi intinya terkait ERP ini, kami sedang konsultasi ke semua pihak," jelas Anang.

Butuh Waktu

Baca juga: Rencana Penerapan Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta, Heru Budi Tegaskan Masih Dibahas DPRD

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan progres jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Saat ini kan kami baru menggali informasi dan pendapat dari para ahli juga masyarakat," ujar Heru saat ditemui di Agro Eduwisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru mengatakan proses yang sedang berlangsung sekarang adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD).

Ia menjelaskan, proses dan tahapannya telah berjalan sejak 2016 yang lalu.

"Jadi tahapan-tahapan peraturannya sedang kami bahas. Butuh waktu yang cukup panjang," ucap Heru.

Heru mengaku sembari pembahasan regulasi dan proses FGD, pihaknya juga sedang menggodok konsepnya.

Masih Berbentuk Raperda

Halaman
12

Berita Terkini