Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan semua pihak belajar dari pengalaman rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun.
Hal itu ia sampaikan, menanggapi meningkatnya suhu politik di Indonesia akibat wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dikeluarkan oleh sejumlah menteri.
Ray menegaskan, sirkulasi kepemimpinan harus tetap terjaga, dan tak boleh dihentikan dengan alasan apa pun, termasuk demi pembangunan.
Baca juga: Moeldoko: Kalau Wacana Perpanjang Masa Jabatan Presiden Bergelinding, Jangan Libatkan Pemerintah
"Misalnya demi tidak adanya konflik, demi kelancaran pembangunan, tidak boleh jadi dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden."
"Karena argumen-argumen yang seperti itulah sebenarnya membuat presiden Orde Baru sampai memimpin tujuh kali periode."
"Karena asumsi-asumsi itu, demi pembangunan, demi ketertiban sosial, demi mengurangi konflik."
Baca juga: IDI Diminta Ungkap Dalang Beredarnya Video Pemecatan Terawan
"Akibatnya kita kebablasan, yang semestinya dua periode sampai tujuh periode," tutur Ray dalam diskusi daring bertajuk 'KPU-Bawaslu Baru dan Kepastian Pemilu 2024', Minggu (10/4/2022).
Menurut Ray, narasi yang digaungkan elite politik untuk mewacanakan ide perpanjangan masa jabatan presiden, tak lagi bisa digunakan.
Sebab, pada hakikatnya demokrasi itu dibutuhkan untuk mencapai tertib sosial.
Baca juga: Sekalipun Diucapkan Presiden, Testimoni Takkan Pernah Punya Nilai Setara Bukti Klinis
Saat ide presiden tiga periode muncul, yang terjadi adalah keributan sosial.
"Jadi aneh juga jika ada orang yang berpikir bahwa demi tertib sosial, demokrasi digadaikan."
"Padahal justru demokrasi itu dibutuhkan dalam rangka menertibsosialkan politik kita, bukan sebaliknya, demokrasi dianggap corong bagi berlakunya disorder, itu agak keliru," papar Ray. (*)