Moeldoko: Kalau Wacana Perpanjang Masa Jabatan Presiden Bergelinding, Jangan Libatkan Pemerintah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak pernah membicarakan penundaan pemilu atau amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan itu."

"Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah."

Baca juga: KABAR Baik! Arab Saudi Izinkan Satu Juta Jemaah dari Dalam dan Luar Negeri Beribadah Haji Tahun Ini

"Kalau itu bergelinding di DPR, itu urusan DPR."

"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never, sama sekali tidak ada," kata Moeldoko di Bina Graha Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Moeldoko menilai pertanyaan mengenai amandemen bukan merupakan ranah eksekutif untuk menjawabnya.

Baca juga: BEM SI Gelar Aksi 11 April di Istana, Legislator PDIP: Anggaran Politik Para Pemain Sudah Cair?

Termasuk, mengenai pertanyaan apakah pemerintah akan mendukung apabila ada upaya untuk amandemen periode masa jabatan presiden.

"Jangan bertanya kepada eksekutif, itu bukan domain ekskutif," ucapnya.

Menurutnya ,sikap pemerintah sudah jelas sebagaimana disampaikan oleh Presiden.

Baca juga: Meski Cuma Satu Kali Suntik, Penerima Vaksin Janssen Dipastikan Juga Dapat Booster

Saat ini Presiden meminta para menterinya untuk fokus menghadapi ancaman inflasi akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu.

"Justru Presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu (penundaan pemilu)."

"Kita fokus bagaimana kesulitan yang dihadapi masyarakat."

Baca juga: Ibadah Haji Kembali Digelar, Indonesia Upayakan Tambah Kuota dari Negara Lain yang Tak Terpakai

"Langkah langkah presiden dalam menghadapi situasi ini sangat diperlukan."

"Itu lebih diperlukan daripada berbicara soal itu, dan masyarakat sekarang menghadapi dampak Covid masih terjadi, dampak perang terjadi," bebernya. (Taufik Ismail)